Rantai Pidana

Thursday, 28 February 2013

Polisi Jujur dan Ayam Penghibur



1361683443588864198
Ikan di laut tak otomatis menjadi asin hanya karena hidup di lingkungan berkadar garam tinggi dan aroma korup-hedonistik yang ditudingkan banyak orang pada lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak membuat Kombes Pol (P) Drs Dade Akhmad terhanyut dalam sistem yang bertentangan dengan suara hatinya.
Kang Dade (60), saat malam itu ditemui di rumahnya yang terletak di kawasan perbukitan Jatihandap- Cicaheum Bandung, bertutur dengan santai tentang perjalanan karirnya dalam institusi Polri yang terentang dari mulai jabatan Kaur Pensat (1983-1986) sampai jabatan terakhir Kabid Humas Polda Jawa Barat (2006-2010). Secara khusus dia menyebut jabatan sebagai Wakapolres Kabupaten Garut (1997-2000) menempati posisi istimewa dalam hatinya karena ikatan batin antara dirinya dengan masyarakat Garut ternyata terus berlangsung sampai sekarang saat dirinya telah menjalani masa pensiun.
“Bahkan kami umroh tahun 2006 lalu pun dibayari oleh mereka.”Ujar Dade yang diiyakan oleh istrinya Dewi Indrani,atlet dan pelatih tim menembak Jabar periode 1984-2008. Selama tiga tahun menjadi orang kepolisian nomor dua di Kota Dodol itu, Dade menginstruksikan para anggotanya untuk konsekuen dalam artian memberlakukan standar tunggal dalam penetapan aturan,”Para polisi lalulintas sebelum turun ke jalan melakukan razia pada pengendara umum harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di markas meliputi kelengkapan kendaraan dinas mereka dan surat-surat, termasuk SIM dan STNK.” Begitu mendapati fakta bahwa sebagian anggotanya tidak memiliki persyaratan itu, Dade langsung menyuruh mereka melengkapi kekurangan tersebut,”Masak kita menilang masyarakat sementara polisinya sendiri melakukan pelanggaran.”
To protect and to serve bagi Dade bukanlah sekedar slogan kosong, dia menerapkan ‘pola sentuh’ dalam menyempurnakan pengabdian kepada masyarakat. Setiap polisi yang menjadi bawahannya diperintahkan untuk menjalankan pola itu dalam berhubungan dengan masyarakat yang intinya terfokus pada tiga hal; yakni silaturahmi, tatap muka, dan komunikasi. Anggota Polri ditekankan untuk lebih banyak berinisiatif menyambangi masyarakat di wilayah tugas mereka,”Jangan tunggu mereka datang melapor, usahakan menjalin kedekatan agar masalah yang mungkin muncul dapat segera dideteksi dan ditanggulangi hingga tidak perlu menambah angka kriminalitas dalam statistik.” Tutur Dade,”Bagusnya polisi juga banyak membaca agar bisa ‘nyambung’ saat berkomunikasi dengan masyarakat.”
Deket, gaul, picontoeun.” Dade menerangkan kriteria ideal polisi di matanya dalam bahasa Sunda yang bermakna bahwa polisi harus dekat dan mampu membaur dalam masyarakat serta menjadi figur panutan,”Polisi hendaknya tidak tergiur dengan keuntungan sesaat yang beresiko merusak moralnya, senantiasa terbuka dalam menampung aspirasi masyarakat, dan menunjukkan keteladanan dalam tiga bentuk, yakni penampilan rapi, ucapan yang santun, dan konsisten dalam artian dia juga taat pada aturan yang diterapkannya pada masyarakat.”
Sebagai Wakapolres Garut, Dade mengarahkan para Kapolsek untuk melakukan patroli keliling, mengikuti berbagai acara pengajian bahkan kenduri, dan setiap muncul kasus, langsung turun ke lapangan tanpa harus disuruh atau dilapori terlebih dahulu. Dia bahkan menghimbau semua anggotanya yang Muslim untuk mendirikan shalat lima waktu di mesjid dengan berpakaian dinas lengkap,”Secara psikologis akan muncul perasaan aman saat masyarakat melihat polisi shalat berjamaah bersama mereka…yah,minimal terpaksa mikir-mikir dulu kalau mau mencuri sandal orang lain.”Dade tersenyum.
Bahkan para tahanan yang berada di lingkup daerah kerjanya tak luput dari perhatian Dade,”Setiap minggu, saya suruh mereka apel.” Dan Dade akan menghampiri mereka untuk mengingatkan bahwa tindak kejahatatan yang telah mereka lakukan pada akhirnya justru menyengsarakan keluarga sendiri,”Anak-istri yang tak jelas sumber nafkahnya selama mereka ditahan, pendidikan anak yang terganggu ditambah beban mental karena punya ayah pelaku kriminal,orangtua yang terpaksa menanggung malu…yah, persuasi dengan hal-hal semacam itu ternyata efektif menyentuh mereka hingga termotivasi untuk berkelakuan baik.” Dade menambahkan bahwa para tahanan itu bahkan sampai menangis tersedu-sedu.
Pengalaman lucu juga pernah dialami Dade saat rekan-rekan sekorpsnya dari berbagai kota meminta dicarikan ayam dan minuman penghangat badan seusai perjalanan dinas yang melelahkan,”Saya traktir mereka minum bandrek-bajigur dan makan ayam yang menurut saya paling enak saat itu.” Akibatnya dia pun diledek habis-habisan dan dikatai,”Dasar lain pulisi (dasar bukan polisi! –pen.).”Dia tertawa,” Ayam itu ternyata nama lain untuk wanita penghibur.” Saat dinas luar kota dia juga sering ditawari special service oleh roomboy,” Saya bilang tidak usah, terus kunci kamar dan tidur sampai pagi.”
Yah, Dade menerapkan ‘pola sentuh’ juga dalam menjaga keharmonisan keluarganya,”Setiap ada kesempatan saya selalu menelpon ke rumah untuk bertukar kabar dengan anak-istri.” Tuturnya,”Kami berusaha menjaga komunikasi dan kepercayaan di antara kami.”
Bukan hanya ‘pola sentuh’, prinsip konsekuen pun diberlakukannya dalam keluarga,”Anak-anak saya tak boleh belajar mengendarai motor sampai mereka cukup umur sesuai aturan hukum.” Begitulah saat ulang tahun ke-18, Ajeng dan Ayu mendapat hadiah SIM dari ayah mereka, tinggal si bungsu Achmad yang belum karena baru berumur 13 tahun.
“Tapi hadiah itu hanya berupa SIM saja karena motornya harus mereka usahakan sendiri.”Ujar Dewi sambil tersenyum dan menyilakan untuk menghabiskan mangga ranum hasil pekarangan mereka sendiri yang dijamin seratus persen bebas pestisida,”Tadi ada beberapa sudah dikupas ternyata banyak ulatnya.” Dia tertawa pelan.
Sekilas Dade bercerita bahwa petugas yang melayani pembuatan SIM kedua anaknya menolak uang pembayaran,”Langsung saya telpon, saya katakan itu uang kas negara dan wajib diterima.” Barulah transaksi pembayaran terjadi sesuai tarif yang tertera dalam peraturan.
Totalitasnya menjalani profesi polisi dan ketulusannya melayani masyarakat telah membuat Dade disayangi oleh warga tempatnya bertugas, termasuk saat dia bertugas menjadi Dansatgas Operasi Pemulihan Keamanan GAM Aceh (2002-2003),”Posko kami dekat sungai dan para nelayan di situ hampir setiap hari mengirimi kami ikan hasil tangkapan mereka.” Bahkan saat menjelang saat pulang ke Jawa, seorang pemilik toko datang ke pos membawakan barang-barang untuk oleh-oleh,”Saya tukar dengan arloji yang ada logo polisinya, yah, cuma itu barang berharga yang saya punya sebagai tanda terima kasih.”
Kini Dade menjalani masa pensiunnya dengan hati tenang,”Ah, modal saya mah saukur daek digawe (sekedar mau bekerja keras –pen.).” Katanya merendah saat ditanya tentang kiatnya menekuni pekerjaan sebagai polisi yang profesional.

wahyuni susilowati, http://lifestyle.kompasiana.com/

Masyarakat Indonesia Belum Melek Soal Cybercrime


Kejahatan di dunia maya (cybercrime) begitu gencar mengintai masyarakat. Sayangnya saat ini kesadaran terhadap cybercrime belum begitu tinggi di Indonesia.

Inilah mengapa masyarakat perlu dibuat sadar bagaimana ia dapat melindungi dirinya sendiri dari cybercrime. Hal tersebut diungkapkan Hasyim Gautama, Kasubdit Tata Kelola Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Keamanan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informasi.

“Kalau perangkat sudah baik, resmi, tapi misalnya update-nya dimatikan karena si user merasa terganggu karena kelamaan, sama saja bohong. Orangnya juga harus berubah,” papar Hasyim, Rabu (27/2/2013).

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan bahwa orang Indonesia termasuk “longgar” soal privasi.

“Di Facebook, terkadang orang lengkap memasukkan semuanya, sampai kadang-kadang NIP-nya juga dicantumkan. Semua orang bisa tahu,” jelas Hasyim.

Ia juga menekankan bahwa sangat penting untuk mengamankan informasi dengan yang berbasis SNI 27001. Selain peran produsen sangat dibutuhkan untuk melakukan peran mereka dalam mengendalikan malware.

Hal ini dirasa sangat penting, apalagi setelah Microsoft mengumumkan hasil studi forensik pada ancaman malware dengan memeriksa beberapa PC merek ternama yang di-install software bajakan.

Pada penelitian ini, selain mengambil sample dari PC, mereka juga mengambil sample dari DVD software bajakan. Studi ini dilakukan di Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Microsoft memeriksa total 282 komputer dan DVD dan menemukan bahwa sebanyak 69% terinfeksi malware.

Menariknya lagi, malware ini banyak tertanam di PC dengan merek terkemuka, termasuk Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, dan juga Samsung.

“Microsoft yakin bahwa software palsu maupun malware yang tertanam bukanlah berasal dari manufacturer PC tersebut. Komputer tersebut dijual dengan operasi non-Windows yang kemudian diganyi oleh individu yang berada pada rantai penualan atau toko yang melakukan duplikasi ilegal dan distribusi software bajakan,” kata Tony Seno Hartono, National Technology Officer Public Sector Microsoft Indonesia.

Menurut studi Microsoft, tingkat infeksi dari software bajakan bervariasi secara signifikan di seluruh Asia Tenggara. Di Indonesia khususnya, sebanyak 59,09% dari sampel HDD (Hard Disc Drive) terinfeksi oleh malware, sedangkan 100% sampel DVD terinfeksi malware.

Total dari pengujian Microsoft mengungkapkan bahwa 5.061 kasus dan 1.131 strain unik dari infeksi malware dan virus, ada di setiap sample yang diambil di Asia Tenggara. Dalam kasus ini, virus Zeus juga termasuk di dalamnya.

Zeus merupakan  salah satu jenis malware yang paling berbahaya. Zeus mencuri password yang dikenal dengan menggunakan keylogging dan mekanisme lain untuk memonitor aktivitas online pengguna.

Keyloggers merekam tiap keystroke pengguna dengan tujuan untuk mencuri informasi personal, termasuk account username dan password.

Dengan ini, pelaku cybercrime menggunakan cara ini untuk menarik uang dari akun bank korban, melakukan pembelian secara online dengan menggunakan informasi personal korban dan mengakses akun pribadi lainnya.

Menurut RSA 2012 Cybercrime Trends Report, Zeus sendiri diperkirakan menyebabkan kerugian secara global lebih dari US$1 miliar dalam kurun lima tahun terakhir.

Dengan ancaman-ancaman itu, maka memang dibutuhkan pendidikan untuk para pengguna komputer agar bisa memberdayakan dirinya sendiri.

Hal ini juga diungkapkan oleh Astrid S. Tuminez, Regional Director Legal & Corporate Affairs Microsoft South East Asia.

“Untuk memberdayakan dirinya sendiri, memang dibutuhkan pendidikan. Selain itu, engineering juga harus diperhatikan supaya kita aman baik dalam bertransaksi online, dan juga anak-anak kita aman dari kejahatan online yang mengintai,” ungkap Astrid.

Tumpas Cybercrime, Aturan Harus Ikut Perkembangan Teknologi

Internet tak dipungkiri lagi menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan penggunanya. Meski begitu, sejumlah pengguna lainnya justru memanfaatkannya untuk melakukan tindak kejahatan siber (cybercrime).

Meski para pelaku cybercrime di Tanah Air belum melakukan aksi yang cukup serius, namun salah satu anggota Pemeriksa Barang Bukti Digital Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Mabes Polri Grawas Sugiharto mengaku, menumpas kejahatan siber di Indonesia lebih sulit daripada luar negeri.

"Di sini kita tidak memiliki nomor identitas penduduk, belum lagi peredaran kartu SIM yang tidak bisa dikontrol. Beda dengan Singapura misalnya yang lebih mudah untuk melacak identitas pengguna, jadi kalau ada tindak kejahatan siber lebih gampang memrosesnya," terangnya di sela-sela Konferensi Pers 'Piracy & Malware Study Southeast Asia Press Conference' di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Lebih lanjut ia menerangkan, aksi jahil yang dilancarkan para pelaku kejahatan siber masih sekadar coba-coba. Hingga kini, belum ada temuan peretas (hacker) yang mampu membuat tools sendiri untuk melancarkan aksinya.

"Mereka masih pakai aplikasi yang umum, belum ada saat ini yang mampu membuat tools sendiri" katanya.

Dalam paparannya, Grawas mengungkapkan, Mabes Polri telah menerima 320 barang bukti digital  tahun lalu. Bila dalam satu kasus minimal terdapat dua barang bukti, maka pada 2012 setidaknya terjadi 175 kasus yang masuk ke Divisi Cybercrime Mabes Polri. "Semuanya bukan kasus hacking saja, ada juga penipuan sms dan tidak kejahatan yang menggunakan perangkat digital," katanya.

Sementara itu, Grawas juga mengungkap bahwa Divisi Cybercrime Mabes Polri bisa dibilang lebih unggul ketimbang divisi yang sama di negara yang berada di Asia Pasifik. Bahkan katanya, kepolisian Australia mengakui laboratorium cybercrime Mabes Polri lebih bagus.
"Sejauh ini 90 persen kasus yang masuk ke kami telah diproses, pelaku yang sudah ditahan dan P21 juga banyak," ungkapnya.

Sementara itu, Grawas menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum di dunia siber akan meningkat ke depannya. "Dulu orang menipu 'mama minta pulsa' pakai SMS, namun ke depan bisa lewat BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp dan masih banyak lagi. Kami berharap aturan dan UU ITE juga melihat terhadap perkembangan teknologi ini," tukasnya.


Wanita: Cemburu Vs Detektif



detektif cintaSebuah survei diadakan OnePoll.com, dengan tujuan mencari tahu seberapa besar rasa percaya seorang wanita terhadap pasangannya. Dalam studi, tim peneliti melakukan wawancara terhadap 3 ribu wanita usia 18-45 tahun.

Hasilnya? 



  • Lebih dari 50% wanita mengaku mengetahui password ponsel, email, dan akun jejaring sosial pasangan. 
  • 6 dari 10 biasa memeriksa isi ponsel dan situs jejaring pasangannya. 
  • 1 dari 20 pernah menangkap basah pasangan mengirim pesan atau gambar centil via Facebook pada wanita lain. 
  • Sepertiga rutin memeriksa isi ponsel pasangan saat si pria lengah.
  • 38% sering memata-matai web browser history yang ada di PC pasangan. 
  • 1 dari 6 mengaku pernah "melangkah terlalu jauh dalam menguji kesetiaan pasangannya". Mereka memasang 'jebakan' dengan mengirim sms kepada pasangan dari akun atau nomor palsu untuk melihat bagaimana reaksi sang pujaan hati. 
  • Seperlima kaget dengan kecentilan pasangannya dalam dunia maya.
  • 9 dari 10 menganggap segala bentuk 'sexting' sebagai hal yang kurang ajar namun tak berbahaya.
  • 8 dari 10 bertekad akan memutuskan hubungan dengan pria yang menggoda wanita lain.
  • 17% bahkan mengaku gemar mengikuti ke mana pun pasangannya pergi.


Meski 55% wanita yang disurvei mengaku bakal langsung melabrak pasangannya jika kedapatan berbuat 'selingkuh', namun sisanya memilih berdiam diri dan melihat perkembangan selanjutnya. 

Jurubicara OnePoll mengatakan," Memang adalah lebih muda 'selingkuh' lewat media maya ketimbang terang-terangan seperti saat nongkrong di cafe. Meski beberapa pria berpikir cara ini adalah aman, sebab mereka bisa bersembunyi di balik HP atau komputer, namun wanita zaman sekarang juga tak mau dibodohi. Mereka tetap melakukan berbagai cara guna mencari tahu kadar kesetiaan pasangannya.
"

Jejak Pledoi Fenomenal Bung Karno


Label cagar budaya diberikan berdasarkan Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009.

Jejak Pledoi Fenomenal Bung Karno
Gedung Indonesia Menggugat tempat Soekarno membacakan pledoi-nya. Foto: Hot
Menilik rekam jejak sejarah perjuangan Indonesia, nampaknya tak lengkap kalau belum menyebut Bandung, Kota yang terletak 768 meter di atas permukaan laut ini, memiliki berbagai bangunan bergaya art deco, yang menjadi saksi bisu perjuanganfounding fathers untuk merebut kemerdekaan, salah satunya adalah Gedung Indonesia Menggugat.
Semasa penjajahan Belanda di bumi Nusantara, gedung yang terletak di pusat kota Bandung ini bernama Den Landraad Te BandoengLandraad sendiri sebenarnya adalah bahasa Belanda untuk “pengadilan negeri”, yang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Hindia-Belanda selaindistrictgerecht, regentschapsgerecht, rechtbank van omgang, raad van justitie, danhooggerechtshof.
Otak di balik pembangunan Landraad te Bandoeng adalah Charles Prosper Wolff Schoemaker, arsitek berkebangsaan Belanda, yang awalnya membuat gedung ini sebagai tempat tinggal dengan gaya arsitektur neo klasik. Tak heran, bangunannya yang didirikan pada tahun 1907 ini tidak terlalu luas dan arsitekturnya sendiri tak serumit bangunan art deco lain yang tersebar di Bandung.
Setelah direnovasi pada tahun 1917, barulah gedung karya Schoemaker ini dialihfungsikan menjadi gedung pengadilan. Namun, momen bersejarah Landraad sebagai gedung pengadilan baru terjadi lebih dari satu dekade setelah renovasi.
Di penghujung tahun 1930, tepatnya tanggal 2 Desember, Landraad menjadi semacam mimbar bebas bagi Soekarno -yang terkenal sebagai orator ulung dan singa podium- untuk membacakanpledoi-nya yang fenomenal berjudul “Indonesia Menggugat” (Indonesië Klaagt Aan).
Soekarno, yang saat itu menjabat pemimpin redaksi majalah Fikiran Ra’jat, bersama Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda telah melakukan makar.
Belanda, yang diwakili oleh jaksa R. Soemadisoerja, menggunakan Pasal 169 bis dan Pasal 153 bis Wetboek van Strafrecht, yang dikenal dengan haatzai artikelen (penyebaran kebencian terhadap penguasa) untuk menjerat Soekarno dan rekan-rekannya. Mereka dianggap telah menghasut masyarakat melalui pemberitaan dan propaganda di Fikiran Ra’jat, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.
Meski didampingi oleh beberapa advokat yaitu Sartono, Sastromoeljono, Lukman Wiriadinata, R. Idih Prawiradipoetra (Paguyuban Pasundan), dan Iskaq Tjokrohadisurjo (PNI), disertai pembelaannya yang provokatif, hakim Siegenbeek van Heukelom akhirnya menjatuhkan vonis empat tahun penjara untuk Soekarno.
Setelah drama pengadilan Soekarno yang fenomenal, bisa dikatakan Landraad tidak lagi menyidangkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, fungsinya sebagai gedung pengadilan tidak berubah, bahkan ketika masa penjajahan Jepang di awal tahun 1940an, yang mengganti nama Landraad menjadi Tihoo Hooin. Fungsinya sendiri tetap sebagai pengadilan tingkat pertama.
Kemerdekaan yang direbut Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuat gedung-gedung peninggalan Belanda, yang dikuasai oleh Jepang, langsung diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk gedung Landraad.
Landraad yang semula diperuntukkan sebagai gedung pengadilan, diubah fungsinya menjadi kantor palang merah selama periode 1947-1949. Setelah digunakan oleh palang merah, gedung ini dialihfungsikan sebagai kantor urusan keuangan negara sepanjang periode 1950 hingga 1970.
Gedung landraad juga akhirnya dialihfungsikan lagi menjadi kantor Jawatan Metrologi pada tahun 1970. Jawatan ini menjadi unit pemerintahan yang paling lama menempati gedungLandraad, hingga hampir tiga dekade.
Kini dan Nanti
Di tahun 1999, ketika masih ditempati oleh Unit Metrologi -penerus Jawatan Metrologi- yang berada di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, mantan Gubernur Jawa Barat Mashudi menjadi salah satu inisiator untuk mengubah fungsi gedung Landraad.
Bersama beberapa tokoh Bandung lainnya, Mashudi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Siliwangi, menggagas restorasi dan renovasi gedung Landraad. Mereka berencana membuat gedung Landraad menjadi tempat pelestarian sejarah dan budaya, khususnya atas memori pledoi Soekarno di depan Landraad di tahun 1930.
Gagasan untuk merenovasi gedung ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus bernegosiasi dengan pihak terkait, seperti Gubernur Jawa Barat -saat itu dijabat oleh Nuriana- DPRD Jawa Barat, termasuk Dinas Metrologi sendiri yang menempati gedung itu.
Meski negosiasi berjalan cukup lama -sekitar tiga tahun- upaya renovasi dan restorasi gedung untuk pelestarian sejarah dan budaya terwujud di tahun 2002, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti persembahan dari Nuriana (Gubernur Jawa Barat), Mashudi (Ketua Renovasi Ex. Gedung Landraad Bandung), dan H.A. Syafei (Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan). Prasasti ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 30 Desember 2002.
Prasasti ini ditempatkan di depan gedung Landraad dan menuliskan nama keempat orang yang diadili di Landraad yakni Soekarno (Penyambung Lidah Indonesia Menggugat), Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata. Dalam prasasti ini mereka dianggap telah berjasa dalam perjuangan merintis dan merebut kemerdekaan Indonesia.
Setelah selesai direnovasi dan direstorasi, gedung Landraad secara resmi menjadi tempat pelestarian sejarah, budaya, sekaligus sebagai fasilitas publik untuk menjalankan berbagai kegiatan. Namanya juga diganti menjadi Gedung Indonesia Menggugat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan gedung ini sebagai ruang publik pada 18 Juni 2007.
Proyek renovasi dan restorasi Gedung Indonesia Menggugat memang mengupayakan agar gedung ini kembali ke bentuknya semula seperti di tahun 1930an. Interior dalamnya masih terlihat khas bangunan Belanda dengan pintu masuk yang tinggi dan langit-langit yang menjulang hampir lima meter.
Lantainya pun masih tetap menggunakan ubin berwarna gelap. Bentuk bagian depannya masih dipertahankan seperti aslinya. Dinding setebal 30cm juga masih dipertahankan setelah renovasi dan restorasi.
Sejalan dengan semangat renovasi dan restorasi untuk melestarikan sejarah dan budaya Indonesia, Pemerintah Kota Bandung memberikan label cagar budaya untuk Gedung Indonesia Menggugat, melalui Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya. Status cagar budaya juga kembali ditegaskan dalam Perda Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.
Sejak peresmiannya sebagai ruang publik, Gedung Indonesia Menggugat, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5, telah menjadi tuan rumah bagi beragamnya kegiatan masyarakat Bandung seperti peluncuran buku, diskusi, seminar, hingga nonton bareng. Umumnya, kegiatan-kegiatan ini menggunakan bekas ruang sidang yang berada di dalam Gedung Indonesia Menggugat.
Tak jarang juga Gedung Indonesia Menggugat menjadi tempat untuk sekedar menghabiskan waktu dan berdiskusi di kafetaria yang kebetulan berada di samping kiri gedung. Mungkin saja, dari sekedar bercengkerama di Gedung Indonesia Menggugat, akan lahir soekarno-soekarno lain dengan yang juga memiliki semangat serupa Soekarno saat menyampaikan “Indonesia Menggugat”.
Dari www.hukumonline.com 

SEJARAH PERADILAN MILITER DI INDONESIA


a. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang
Sebelum perang Dunia ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan"Krijgsraad" dan "Hoog Militair Gerechtshof". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "Krijgsraad" untuk tingkat pertama dan "Hoog Militair Gerechtshof" untuk tingkat banding.
Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan di adili oleh"Zeekrijgsraad" dan "Hoog Militair Gerechtshof" , "Krijgsraad" terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun diluar daerah mengadakan"Temporaire Krijgsraad" yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongkan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa landgerecht.
Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari "Het Hooggerechtshof Ver Indonesie" (Mahkamah Agung pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.0 tahun 1842 dan Het Hooggerechtshof (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan Raad Van Justitie (RV) yaitu peradilan—peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan yang di samakan dengan mereka. Het Hooggerechtshof berkedudukan di Jakarta.
b. Masa Sesusah Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 s/d 1970)
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik awal penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 agustus 1945 disahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara RI yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.
Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan Peradilan serta Peraturan-Peraturan dari Jaman Pendudukan Jepang dengan perubahan-perubahan / penambahan-penambahan berdasarkan UUD 1945. Berhubung dengan itu untuk menghindarkan kekosongan hukum dalam UUD 1945 diadakanlah Ketentuan Peralihan (Pasal II) :
"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan inilah yang merupakan dasar hukum yang terpenting dari praktek Peradilan di Indonesia pada masa dekat setelah Prokiamasi. Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan-Peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama) yang telah ada di jaman pendudukan Jepang tetap berjalan seperti keadaan sebelumnya. Demikian juga seharusnya Peradilan Ketentaraan. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia dapat mewarisi juga Peradilan Ketentaraan yang telah ada pada Jaman Pendudukan Jepang.
Tetapi dalam pernyataan Pemerintahan RI pada waktu itu prakteknya tidak mengoper Peradilan Ketentaraan dari jaman sebelumnya. Juga setelah dibentuknya Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945, Peradilan Militer belum diadakan. Peradilan Militer ini baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 pada tanggal 8 Juni 1946. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pada masa diantara 5 Oktober 1945 dan 8 Juni 1946 dalam Iingkungan Angkatan Bersenjata tidak ada Hukum dan Keadilan. Adalah telah menjadi prinsip khususnya bagi para pemimpin TNI bahwa dalam keadaan apapun keadilan harus selalu ditegakkan. Bahwa pada waktu itu berhubung dengan keadaan belum diadakan Peradilan-Peradilan Militer, tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum sama sekali tidak diadakan tindakan apapun, seperti diketahui dalam Lingkungan Militer selalu berlaku hukum disiplin, inilah pada masa itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Lingkungan ABRI diselesaikan serta keadilan ditegakkan.
Bahwa Peradilan Disiplin ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan, khususnya di Lingkungan ABRI memang dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni :
  1. Mahkamah Tentara.
  2. Mahkamah Tentara Agung.
Bila perlu berhubung dengan keadaan dimungkinkan pula untuk dibentuk suatu Pengadilan Tentara Luar Biasa. Pengadilan Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 terdiri dari :
  1. Mahkamah Tentara.
  2. Mahkamah Tentara Tinggi.
  3. Mahkamah Tentara Agung.
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia dapat dikatakan sudah mantap susunannya sama dengan PP. No. 37 Tahun 1948. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh, yaitu :
  1. Pengadilan Tentara.
  2. Pengadilan Tentara Tinggi.
  3. Mahkamah Tentara Agung.
Dalam hal penegakan hukum dapat di lihat pada pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan pemerintahan Otoriter, senantiasa berupaya dengan sistematik dan dengan berbagai cara mempengaruhi kekuasaan lembaga peradilan balk melalui pengetahuan perundang-undangan maupun inerpensi langsung kekuasaan eksekutif terhadap proses peradilan. pelaksaaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent dimulai ketika Presiden Soekarno memaklumkan Dekrit Presiden 5 juli 1959.
Soekarno kemudian melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas melalui UU no. 19 tahun 1964, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Retorika Politik Revolusioner telah memasuki UU. No 19 tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan Interversi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Presiden Soekarno memberikan status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. lni berarti Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden ( UUD 1945 pasal 17), kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945.
Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan berlanjut ke era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto mengahambat pelaksanaan kekuasaan lembagan peradilan yang Independen melalui UU. No 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang bebas tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, Organisasi dan Finansial lembaga peradilan diletakkan di bawal departemen kehakiman. Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan dalam pasal 11 UU tersebut yang menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman.pada masa Orde Baru secara normative seakan menata kembali kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 tahun 1970 tersebut dan berbagai Peraturan Perundang¬Undangan di bidang peradilan yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lain ekstra yudisial.
Menurut pasal 6 UU No. 19 tahun 1948. dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan, yaitu :
  1. Lingkungan Peradilan Umum
  2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
  3. Lingkungan Tata Usaha Ketentaraan
Mengenai Peradilan Agama tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, hanya dalam pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang islam yang menurut hukum yang hidup harus diperikasa dan diputus menurut hukum agamanya. Baru di perikasa oleh peradilan negeri yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam, sebagai ketua dan 2 (dua ) orang hakim ahli agama sebagai anggota.
Hal ini menunjukan diskriminasi keberadaan lembaga peradilan di Indonesia pada masa tersebut, sebab fakta sejarah membuktikan bahwa, keberadaan lembaga peradilan agama di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kedatangan penjajah,namun UU no 19 tahun 1948 hanya mengakui 3 lembaga peradilan tersebut di atas.hal ini sangat ironis dan diskriminatif terhadap Umat Islam di Indonesia.
Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan didalam konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan Undang¬undang Dasar 1945.sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan balk. Maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).
Perubahan tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada lembaga peradilan, karena UUDS tidak lagi mengenal daerah-daerah atau negara bagian. berarti pula tidak dikenal lagi peradilan-peradilan di daerah bagian. Sebagi realisasi dari UUDS, maka pada tahun 1951 di undangkan Undang¬Undang Darurat No 1 tahun 1951. Undang-Undang darurat inilah yang kemudian menjadi dasar menghapuskan beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Termasuk secara berangsur-angsur menghapuskan Peradilan Swapraja dibeberapa tertentu dan semua peradilan adat.
Kembalinya kepada UUD 1945 belum terealisasikan dengan murni dan terhadap eksistensi kemandirian lembaga peradilanlndonesia seperti dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945. dalam penjelasannya ditegakkan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaanya telah menyimpang dari UUD 1945 antara lain pernah lahir UU No 19 tahun 1964 tentang campur tangan peresiden terhadap pengadilan. Bahkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengadilan tidak bebas dan pengaruh kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan pembuat Undang-Undang.
Pengaruh kekuasaan pemerintahan Otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent terjadi mulai pada proses pengadilan sampai kepada pengaturan organisasi, administrasi dan keuangan. Segenap pengaruh eksekutif terhadap peradilan tersebut hares di lihat dalam rangka menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent. kekuasaan pemerintahan Otoriter senantiasa berupaya secara sitematik dan dengan berbagai cara mempengaruhi kekuasaan lembaga peradilan. Baik melalui pengaturan perundang-undangan maupun Intervensi Iangsung kekuasaan Eksekutif terhadap proses Peradilan. Dengan latar belakang sistem politik masa pemimpin besar revolusi lahirlah UU No 10 tahun 1985 tentang pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam era tersebut, bahkan ketua Mahkamah Agung menjadi salah satu mentri sebagai pembantu presiden. Ketentuan UU No 19 Tahun 1964 jelas bertentangan dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah kekuasaan lembaga peradilan pada era demokrasi terpimpin/ era orde lama bukan merupakan kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri. Sebab secara kelembagaan kekuasaan lembaga peradilan pada masa itu tidak bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Legeslatif. Bahkan kekuasaan Presiden.

c. Masa Reformasi Kekuasaan Lembaga Peradilan (1970-1998)
Berdasarkan pada latar belakang politik seperti yang telah diutarakan diatas, maka lahirlah UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai pengganti UU No 19 tahun 1964. UU No. 14 tahun 1970 tersebut merupakan resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen Orde Baru dengan kekuatan kelompok Militer yang tidak menghendaki kekuasaan lembaga peradilan Negara RI Terlepas dari kontrol pemerintah atau birokrasi. Hasil kompromi dari dua pandangan yang sating bertentangan tersebut adalah dicabutnya pasal 19 tersebut, serta makna pasal 24 dan 25 beserta penyelesaiannya di masukakan dalam UU kekuasaan kehakiman yang baru tetapi pembinaan administrasi, organisasi dan Finansial badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.yang direktur jenderalnya dari kehakiman agung.
Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan perlu diadakan penyesuaian, yaitu menjadi:
  1. Mahkamah Militer (Mahmil)
  2. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)
  3. Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).
Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka telah disebutkan dalam pasal 11' ayat (1) ketetapan MPR RI No 111 / MPR/ 1978 yang berbunyi " Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh pihak lain Ekstrayudisial. Namun dalam kenyataannya pada periode 1970 sampai dengan tumbangnya masa orde baru, kemandirian lembaga peradilan tidak dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan.
Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu:
  • UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
  • UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  • UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  • UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara
  • UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  • UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Sesuai dengan berbagai UU diatas, terdapat empat lingkungan organisasi kekuasaan Lembaga Peradilan yaitu:
  • Lingkungan badan Peradilan Umum
  • Lingkungan badan Peradilan Agama
  • Lingkungan badan Peradilan Militer
  • Lingkungan badan Peradilan Tata Usaha Negara.
Lingkungan-lingkungan peradilan tersebut berpijak pada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan. Peradilan dan berbagai lingkungan badan peradilan tersebut dapat di bedakan menjadi dua katagori yaitu: Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Khusus.
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan badan-badan Peradilan khusus. Disebut Badan Peradilan Khusus, karena
  • Mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Yang tepat adalah menerapkan hukum material tertentu. Hukum materiil Agama Islam (tertentu) oleh Peradilan Agama. Hukum material Tata Usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Dan hukum material Militer (tertentu) oleh Peradilan Militer.
  • Mengadili golongan tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu (seperti perceraian, warisan, wakaf) bagi mereka yang beragama Islam.
  • Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota ABRI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan ABRI.
  • Peradilan Tata Usaha Negara mengadili badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Lingkungan Peradilan Militer mempunyai corak susunan yang berbeda meskipun berpuncak pada Mahkamah Agung.
Berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer disusun sebagai berikut :
  1. Pengadilan Militer sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten ke bawah.
  2. Pengadilan Militer Tinggi sebagai :
  • Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas.
  • Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer.
  • Peradilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer.
3. Pengadilan Militer Utama :
  • Peradilan Tingkat Banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi.
  • Memutus Tingkat Pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara :
  1. Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.
  2. Pengadilan Militer Tinggi.
  3. Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer.
  • Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara dihadapan Peradilan Militer atau Peradilan Umum.
Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  1. Prajurit.
  2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit.
  3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
  4. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.
Adapun Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, menurut UU. No. 31 Tahun 1997 terdiri dari :
  1. Peradilan Militer.
  2. Peradilan Militer Tinggi.
  3. Peradilan Militer Utama.
  4. Peradilan Militer Pertempuran.
Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan Iainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya, juga apabila diperlukan Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Panglima Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.

d. Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia.

Perkembangan politik pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru membawa tuntutan pembaharuan reformasi disegenap lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk reformasi di bidang hukum secara umum dan di bidang Pengadilan secara khusus. Reformasi sektor hukum dan Pengadilan dimaksudkan untuk memperkuat Indepedensi Kekuasaan Lembaga Peradilan.

Pemikiran Reformatif dalam bidang Hukum adalah berkenaan dengan peran kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an adalah bahwa organisasi, administrasi dan keuangan lembaga kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu oleh badan peradilan. Selama lembaga eksekutif menangani organisasi, administrasi dan keuangan peradilan mengakibatkan beban Peradilan tidak berdiri Independen, terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif.

Dalam kebijakan Reformasi pembangunan bidang hukum ditetapkan oleh dua hal yang mendasar :
  1. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang Aparatur Penegak Hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas dan integritas yang utuh.
  2. Pelaksanaan Reformasi di bidang hukum yaitu :
  • Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.
  • Mewujudkan Sistem Hukum Nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
  • menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1) menetapkan :
"Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung."
Pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan finansial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasar UU. No. 4 Tahun 2004 tersebut, maka pembinaan Bidang Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Pemindahan kewenangan di bidang organisasi adalah meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi pada :
  • Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
  • Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama.
  • Peradilan Tinggi.
  • Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.
  • Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah.
  • Peradilan Negeri.
  • Peradilan Tata Usaha Negara.
  • Peradilan Agama / Mahkamah Syariah.
Yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama / Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan pengalihan di bidang finansial adalah mengenai anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama / Mahkamah Syariah beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 1 Maret Tahun 2004 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial dalam Iingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung dan pada tanggal 30 Juni 2004 Menteri Agama juga telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial Lingkungan Peradilan Agama pada Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya karena berbagai kendala teknis, sedikit tertunda dari tanggal 30 Juni 2004 yang ditetapkan dalam UU, pada tanggal 1 September 2004 Panglima ABRI juga telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial Iingkungan Peradilan Militer kepada Ketua Mahkamah Agung RI, dan sesuai dengan Pasal 43 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sejak dialihkannya organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Ayat 1 maka :
  • Semua Pegawai Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Pegawai pada Mahkamah Agung.
  • Semua Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung.
  • Semua Aset milik / barang inventaris dilingkungan Pengadilan Negeri dan Peradilan Tinggi serta Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal 44 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sejak dialihkannya organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Ayat (2) maka :
  • Semua Pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi Pegawai Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung serta Pegawai Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama menjadi Pegawai Mahkamah Agung.
  • Semua Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki Jabatan pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Semua Aset milik / barang inventaris pada Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama beralih ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal 45 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sejak dialihkannya organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Ayat (3) maka :
  • Pembinaan personil Militer di Lingkungan Peradilan Militer di Iaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur personil Militer.
  • Semua PNS di Lingkungan Peradilan Militer beralih menjadi PNS di Mahkamah Agung.
 Dari http://www.dilmil-jakarta.go.id 

Bos Judi Online Mickey Mouse Diringkus


Kepolisian Resor Jakarta Utara meringkus delapan tersangka pelaku judi online jenis mickey mouse di Pademangan akhir pekan lalu. Seorang tersangka, Hady Soemantri alias Bong Can alias Acan, diduga sebagai bos judi online tersebut. Dia sudah pernah ditangkap polisi akhir 2011 lalu.

"Tidak ada perlawanan saat kami ringkus," kata Wakil Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Jakarta Utara Komisaris Pujiyarto, Selasa, 26 Februari 2013.

Tujuh tersangka lainnya sebagai pemain, yakni Bunawati, Erwin, Budi Yamin, Li Kwet Jin, Kim Fu, Mamad Soleh serta Phang Min Fie. Kedoknya mereka menggunakan fasilitas warnet untuk menjaring penjudi.

Menurut Puji, praktek yang digulirkan Hady Soemantri alias Bong Can alias Acan selaku bos judi dilakukan cukup rapi dalam dua bulan terakhir. Setiap pemain cukup mengeluarkan uang Rp 50 ribu untuk membeli voucher yang bersisi 2000 poin. "Pemainnya beragam mulai orang tua sampai remaja," ujarnya.

Dalam sekali transaksi rata-rata jumlah uang yang digulirkan mencapai Rp 10 juta dalam dua kali shift setiap hari. "Paling tinggi transaksinya hanya Rp 12,5 juta," ujarnya. Mereka menggelar permainan itu pukul 08.00- 01.00.

Atas dasar laporan masyarakat, melalui Operasi Brantas jaya, kepolisian akhirnya menggeledah tempat permainan judi online mereka di Jalan Budi Mulia Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Lokasi itu memang kerap dijadikan sebagai arena judi online jenis mickey mouse.

Saat digerebek Sabtu, 16 Februari pukul 22.30 lalu, mereka tak berkutik. Mereka akhirnya digiring ke kantor polisi secara bersamaan. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan judi yakni uang tunai Rp 4,49 juta, 26 unit komputer, 1 laptop merk BYON, 25 buah magnetic card, 1 unit handphone merk Nikia, 1 unit modem merk TP-Link, 1 kalkulator.

Acan dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka lainnya, terancam penjara empat tahun.

Mahkamah Konstitusi Perkuat Hak Adopsi Homoseksual

Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mahkamah Eropa untuk HAM mengakui persamaan hak pasangan homoseksual. Yakni dengan memberi hak adopsi lebih besar bagi partner dalam pasangan homoseksual atau sesama jenis.
Ingmar Zöller ingin menjadi ayah. Selama ini hanya suaminya, Thomas Weller yang secara hukum dipandang sebagai ayah kedua anak, yang diurus sarjana ekonomi itu di rumahnya di Berlin. Selama ini pasangan homoseksual di Jerman tidak mungkin bersama-sama mengadopsi anak. Hanya anak kandung dari hubungan heteroseksual (pria dan perempuan-red) terdahulu, yang mungkin untuk diadopsi oleh partner baru dalam suatu hubungan homoseksual.
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts, v.l. Gabriele Britz, Ferdinand Kirchhof (Vorsitz) und Reinhard Gaier, verkündet am 19.02.2013 in Karlsruhe (Baden-Württemberg) im Bundesverfassungsgericht sein Urteil über das Adoptionsrecht in homosexuellen Lebenspartnerschaften. Laut dem Urteil hat das Gericht Beschränkungen beim Adoptionsrecht homosexueller Lebenspartner für verfassungswidrig erklärt. Das bisherige Verbot der sogenannten Sukzessivadoption verstoße gegen das Recht auf Gleichbehandlung. Foto: Uli Deck/dpa
Mahkamah Konstitusi Karlsruhe saat umumkan putusan hak adopsi homoseksual (19/2)
Namun apa yang disebut adopsi suksesif, dimana salah satu partner dalam hubungan homoseksual sebelumnya sudah mengadopsi anak, dan partner homoseksualnya menyusul ingin menjadi bagian orang tua adopsi dari anak itu, tidak diijinkan. Berbeda halnya dalam hubungan heteroseksual. "Itu benar-benar tidak adil,“ kata Zöller kepada DW. "Tapi dengan keputusan itu kini berarti saya akhirnya secara resmi, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, ayah dari kedua anak saya.“
Jerman Masih Tetap Tertinggal
Apa yang dialami Ingmar Zöller dan Thomas Welter, selama ini juga terjadi pada pasangan-pasangan sejenis atau homoseksual yang lain. Karena itu dua perempuan lesbian dari Münster mengajukan masalah itu ke Mahkamah Konstitusi Jerman di Karlsruhe. Mahkamah tertinggi Jerman itu membenarkan hak keduanya. Selasa (19/2) hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa larangan adopsi suksesif melanggar hak perlakuan yang sama.
Zwei Männer gehen mit einem kleinen Jungen an der Hand über einen Steg an der Ostsee in Timmendorfer Strand im Juli 2012. Foto: Wolfram Steinberg
Simbol gambar anak dengan orang tua pasangan homoseksual
Keputusan ini penting, karena ini memberikan sinyal bahwa partner dalam hubungan sama jenis, tidak didiskriminasi,“ demikian pembela hak keluarga Nina Dethloff kepada radio Saarland. "Terutama kini diakui, dimana mereka dapat menjadi orang tua yang baik, seperti partner pada hubungan berjenis kelamin berbeda.“
Di Eropa Jerman masih jauh ketinggalan. Di Belanda, Belgia, Spanyol, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Islandia dan baru-baru ini di Perancis, diijinkan adopsi oleh pasangan sama jenis. Adopsi anak tiri, dimana pasangan homoseksual boleh mengadopsi anak kandung partnernya, saat ini mungkin dilakukan di Finlandia, Swiss dan Slowenia.
Pandangan dari Segi Psikologis
Pakar psikologi menilai, bahwa kehidupan dalam hubungan orang tua sama jenis tidak merugikan perkembangan anak laki-laki atau anak perempuan. "Anak-anak dapat hidup lebih baik pada orang tua homoseksual, daripada dalam kehidupan keluarga yang rusak pada orang tua heteroseksual.“
Demikian dikatakan terapis keluarga Gundula Femmer kepada Deutsche Welle. Marion Schwarz, ketua perhimpuan terapis anak dan remaja kepada stasiun WDR mengatakan, hubungan sosial yang dapat diandalkan antara anak dan orang tualah yang menentukan. "Jenis kelamin hanya berperan sekunder.“
Algeciras, SPAIN: Lesbian couple Antonia M.M (L) and Maria Angeles Z.E walk along the promenade in Algeciras, southern Spain, 17 October 2006. In a landmark ruling Tuesday, a Spanish court has recognised Antonia M.M as the second mother of her partner's in vitro-conceived child. It's the first time married women had been recognized by the state as mothers of a child born through artificial insemination without having to pass through the adoption process. AFP PHOTO/ JOSE LUIS ROCA (Photo credit should read JOSE LUIS ROCA/AFP/Getty Images) Simbol gambar pasangan lesbian dengan anak
Sebaliknya Perhimpunan Keluarga Jerman bernada kritis terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Adopsi suksesif mempengaruhi negatif kondisi anak. Anak-anak dari keluarga homoseksual didiskriminasi dan dikucilkan. Tapi psikoterapis Schwarz berpandangan lain, "anak-anak sudah hidup dalam kehidupan bersama ini.“ Ditambahkannya, "Mengapa tindakan adopsi kedua akan menjadi pengucilan, bagi saya ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan setiap dasar-dasar ilmiah.“ Terapis keluarga Femmer membenarkan hal itu. „Apakah salah satu atau kedua orang tua secara hukum bertanggung jawab untuk anak ini, tidak mengubah perkembangannya.“ Meskipun demikian penting, dimana kedua orang tua secara hukum juga bertanggung jawab untuk sang anak.
Menurut studi kementerian kehakiman Jerman tahun 2009, pada saat itu sekitar 16 ribu anak di Jerman hidup dalam apa yang disebut keluarga pelangi. Yakni punya dua ibu lesbian, atau dua ayah gay. Sementara berdasarkan data Badan Statistik Jerman tahun 2011 di Jerman ada 67 ribu pasangan homoseksual (sesama jenis) dengan atau tanpa surat nikah.

Dari www.dw.de 

Lelaki dari Tenggarong (2)



Bekerja Keras Melewati Masa Berkelana

Dia yang menghormati orang lain tidak akan dipermalukan. Dia yang toleran akan memperoleh dukungan.
Confucius, Filsuf China

Awang Faroek kecil tumbuh di lingkungan keluarga besar bangsawan Kutai. Lantaran genealogisnya berdarah bangsawan Kutai, kemudian di dalam sebuah jamuan resmi di Keraton Kutai suatu waktu, dia dianugerahi gelar Awang Ngebei Setia Negara oleh sesepuh keraton. Sebuah gelar kebangsawanan dari Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur.
Di lingkungan keluarganya, terutama saudara-saudaranya, dia akrab disapa Faroek. Namun, dalam aktivitas keseharian, warga masyarakat umum lebih banyak mengenal namanya dengan panggilan akrab Pak Awang. Sebetulnya, sebutan Awang bukanlah sebuah nama, melainkan gelar bangsawan dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagaimana halnya gelar bangsawan di daerah lain seperti Raden Mas dan Raden Roro di Yogyakarta dan Solo (Jawa Tengah), Andi di Makassar (Sulawesi Selatan), atau Lalu di Pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat). Dia berhak menyandang nama Awang, karena garis genealogisnya sebagai keturunan langsung darah biru Kesultanan Kutai Kartanegara.
Ada kekuatan darah biru Kesultanan Kutai Kartanegara mengalir dalam diri Awang Faroek Ishak. Lantas, bagaimana sebenarnya karakteristik dan kultural orang Kutai? Prototipe orang Kutai, meminjam istilah Abdul Rahim (2002), dilihat dari kinskip termasuk ke dalam kategori ras Melayu (Proto Melayu). Orang Kutai, secara umum, adalah umat yang hidup dalam norma-norma Islami dengan ikatan tatanan paguyuban (gemeinschaft) yang kuat serta dalam pergaulan masyarakat heterogen yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Orang Kutai di Kalimantan Timur memiliki hubungan sangat erat dengan orang Dayak. Namun, saat ini, muncul masalah pelik berkaitan dengan pengelompokan antara Suku Kutai dan Suku Dayak. Disebut-sebut bahwa Suku Dayak itu dianggap merupakan penduduk asli Kutai. Sebaliknya, Suku Kutai pun mengklaim bahwa mereka adalah penduduk asli.
Melalui bukunya yang berjudul Peninjau Jilid I (1974), FR Ukur menjelaskan bahwa penduduk Suku Dayak di Tanah Kutai dapat digolongkan menjadi Suku Dayak yang tinggal di hulu pedalaman sungai dan dikelompokkan ke dalam ras Deotro Melayu atau Melayu Muda. Sedangkan Suku Kutai yang tinggal di bagian hilir sungai dikelompokkan ke dalam ras Proto Melayu atau Melayu Tua.
Senada dengan FR Ukur, pakar antropologi Mikhail Coomans (1987) berpendapat bahwa Suku Kutai termasuk ke dalam ras Deotro Melayu seperti halnya Suku Dayak yang lain. Repotnya, Suku Kutai sendiri tidak mau disebut Suku Dayak. Sebab, mereka memiliki perikehidupan sosial budaya dan ekonomi yang berbeda pula. Misalkan, dalam even budaya Erau, yang merupakan simbol pesta adat Suku Dayak dalam memperingati acara ritual khusus yang dianggap paling besar.
Sebetulnya, bila dikaji lebih dalam, pengelompokan antara ras Suku Dayak yang tinggal di hulu dan Suku Dayak yang mendiami kawasan hilir hanyalah bersifat sosio-religius belaka. Karena, mereka sebenarnya berasal dari satu rumpun atau kelompok ras yang sama, yaitu kelompok Deotro Melayu. Namun, lantaran Suku Kutai lebih banyak memperoleh pengaruh budaya ras Proto Melayu (Banjar, Bugis dan Jawa) maka secara rasial mereka lebih senang dikelompokkan ke dalam ras Proto Melayu.
Lazimnya, nama Dayak digunakan bagi ras Proto Melayu yang tinggal di daerah pelosok dan pedalaman serta beragama non-Islam. Sedangkan nama Kutai digunakan bagi kelompok penduduk ras Proto Melayu yang beragama Islam. Bahkan, Suku Dayak sendiri menyebut orang yang beragama Islam sebagai orang haloq atau orang asing.
Jadi, orang Dayak yang keluar dari ikatan tradisi adat-istiadat para leluhurnya, juga dianggap orang haloq. Mereka bukan lagi dikelompokkan ke dalam Suku Dayak. Sebab, mereka dianggap telah keluar dari ketentuan kepercayaan dan adat budaya nenek moyangnya. Sebaliknya, orang Dayak yang masuk Islam juga enggan disebut Suku Dayak lagi. Inilah yang menyebabkan mengapa orang Kutai enggan disebut orang Suku Dayak. Mereka lebih senang dikelompokkan ke dalam ras Proto Melayu, seperti halnya Suku Banjar yang beragama Islam dan tinggal di Kalimantan Selatan.
Dalam sistem kekerabatan bangsawan Kutai, galibnya mereka masih menganut sistem patrilineal. Artinya, garis keturunan ditarik dari dan ke pihak laki-laki. Pada masa lampau, Suku Kutai masih mengenal lapisan dan strata sosial, seperti bangsawan, rakyat jelata, dan budak belian. Bagi kaum bangsawan, dipergunakan berbagai gelar seperti Awang, Aji Bambang, Aji Raden, dan Aji Pangeran. Biasanya, pemberian gelar itu dilaksanakan dalam suatu upacara resmi di dalam masjid dan lazimnya dilakukan seusai shalat Idul Fitri. Namun sekarang, penghormatan terhadap seseorang telah mulai bergeser, bukan lagi atas dasar kebangsawanan semata, juga atas dasar tinggi-rendahnya pendidikan yang diperoleh, statusnya dalam pemerintahan dan banyaknya materi kekayaan yang dimiliki.

A. Hikmah Berpindah-pindah Sekolah
Bagi Awang Faroek, gelar bangsawan alias darah biru bukanlah segala-galanya dan bukan pula sesuatu yang istimewa yang lantas menjadi sekat dalam bergaul dengan warga masyarakat jelata. Pemakaian gelar itu hanyalah simbol penghormatan dan pelestarian nilai-nilai kultural. Dia berprinsip bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah sama, mau hitam atau putih, adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan yang membentang di hadapannya kemudian. Sebab itu, Awang Faroek tidak pernah menjaga jarak pergaulan dengan siapa saja, termasuk dengan Suku Dayak. Bahkan, dia sangat terkesan pada kehidupan dan kesederhanaan Suku Dayak.
Ada pengalaman teramat panjang di masa kecil yang menjadi salah satu pondasi kuat Awang Faroek sampai kemudian demikian kuat berpegang prinsip hakekat manusia lahir dalam keadaan fitrah yang sama.
Sebagaimana umumnya anak seorang pamongpraja, Awang Faroek kecil harus ikut berpindah-pintah tempat tinggal sesuai dengan tempat penugasan ayahanda Awang Ishak. Memasuki masa Sekolah Dasar (SD), sekitar tahun 1954-1955, ayahanda diberi amanah sebagai Wedana Sendawar di Barongtongkok. Oleh ayahanda, Awang Faroek lantas didaftarkan masuk ke Sekolah Rakyat (SR) Katolik Barongtongkok, satu-satunya SR yang ada di wilayah itu. “Saya ingat betul, pada tahun 1955 saat itu, saya sudah ikut ayah dan sempat bersekolah di SR Katolik Barongtongkok,” kenang Awang Faroek.
Di sini dia mengenyam pendidikan SR Katolik sampai kelas tiga. Kendati cuma seumur jagung, kenangan manis bergaul dan berinteraksi secara intensif dengan anak-anak dan warga masyarakat Dayak di kawasan perbatasan dan wilayah pedalaman Kalimantan Timur itu rupanya sangat membekas dan menggugah nuraninya. Di Barongtongtok itu pula, Awang Faroek banyak belajar pada kearifan lokal masyarakat Suku Dayak yang demikian akrab dan ramah lingkungan.
Sebuah kekayaan pengalaman yang mampu menembus horizon dunia anak-anak Suku Dayak di pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur. Romantika keindahan persahabatan masa kecil berpadu harmonis dengan pesona alam pedesaan yang masih asri dan natural dengan eksotisme kebersahajaan mereka yang sangat mengesankan. Keindahan vegetasi hutan alam dan pepohonan nan rindang, hamparan padi sawah yang hijau-menguning bak permadani, kebun buah-buahan yang mewarnai pekarangan rumah-rumah warga setempat, pun berinteraksi dengan harmoni alam yang menjadi wahana bentuk-bentuk permainan tradisional yang mengundang kreativitas dan kerja sama tim yang amat kuat.
Dalam perspektif harmoni alam dan kebersahajaan anak-anak Suku Dayak itulah, sosok Awang Faroek mulai terbangun dan terbentuk. Awang Faroek yang menghabiskan sebagian masa kecil di Barongtongkok betul-betul merasakan kehidupan bersama-sama komunitas anak-anak Suku Dayak. Awang Faroek yang keturunan trah bangsawan Kesultanan Kutai ini tidak semata-mata menghabiskan masa kecilnya di balik tembok istana kerajaan. Pergaulan dengan anak-anak komunitas Suku Dayak secara otomatis memperkaya dan menjadi penyeimbang tumbuh suburnya tunas filantropis di dalam jiwa Awang Faroek di kemudian hari.
“Meski cuma sebentar, saya melihat dan merasakan secara langsung bagaimana denyut nadi kehidupan Suku Dayak saat itu yang amat sederhana, bahkan boleh dikatakan masih terbelakang. Sejak lama, mereka memang tidak diperhatikan oleh pemerintah karena posisinya yang jauh di pedalaman dan perbatasan Kalimantan. Baru sekitar tahun tahun 1970-an ada program pembangunan daerah perbatasan dan baru ada kesempatan bagi mereka (Suku Dayak) untuk mengikuti kemajuan zaman. Ternyata, saudara-saudara kita orang Dayak tersebut juga tidak kalah kok. Kalau diberi kesempatan, mereka juga bisa maju. Terbukti, kini sudah banyak orang-orang Dayak yang pintar dan mampu mengisi pos-pos penting di berbagai bidang,” tandas Awang Faroek.
Namun, kenangan indah di Barongtongkok waktu itu tidak berlangsung lama. Menginjak kelas tiga SR, Awang Faroek kecil harus berpindah sekolah lagi mengikuti kepindahan tugas ayahanda ke Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur. Di Tenggarong, Awang Faroek masuk kelas tiga pada Sekolah Rakyat Negeri (SRN). “Ketika kelas tiga SRN di Tenggarong itu saya pernah satu kelas dengan Pak Kaning (sapaan akrab mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais –red). Jadi, Pak Kaning itu dulu anaknya memang agak bandel dan nakal sehingga dia sempat tidak naik kelas,” tutur Awang Faroek.
“Saya dan Awang Faroek sudah saling mengenal sejak kami masih di SRN Tenggarong. Saya pernah satu kelas dengan dia hingga duduk di kelas tiga. Setelah itu, karena saya terpaksa tinggal kelas, maka Awang Faroek lebih dulu satu tahun daripada saya,” ujar Pak Kaning (2006). Pak Kaning menambahkan, “Semenjak masa sekolah, Awang Faroek merupakan pribadi yang sangat menonjol, dia termasuk siswa yang berprestasi. Nilai-nilai di pelajarannya selalu yang terbaik. Berbeda dengan saya. Selama masa sekolah, saya termasuk siswa yang tidak begitu aktif, bahkan sampai mengabaikan pelajaran.”
Naik kelas empat SRN, Awang Faroek berpindah lagi.  Kali ini ke Kota Tarakan, lantaran ayahanda memperoleh tugas baru sebagai wedana di sana. “Pada saat naik kelas empat SRN, saya kemudian pergi ke wilayah Tarakan, ikut kepindahan ayah yang memperoleh tugas baru sebagai wedana,” kata Awang Faroek.
Awang Faroek bersekolah di SRN Kampung Bugis, Tarakan. Di SRN ini, Awang Faroek sempat satu sekolah dengan Silvian Yulian Wenas yang lebih populer disapa S.Y. Wenas. Sebagaimana diketahui karir S.Y. Wenas banyak dihabiskan sebagai perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di antaranya sempat dipercaya sebagai Kapolda Kaltim serta Komandan Korps Brimob. “Pada waktu di SRN Kampung Bugis, saya sempat punya adik kelas bernama S.Y. Wenas. Dia kelas tiga dan saya kelas lima,” Awang Faroek berkisah.
Selama di Kota Tarakan ini pula, ayahanda Awang Ishak --yang waktu itu dipercaya sebagai wedana—berkarib akrab dengan Pitoyo Mangkusubroto, Kepala BPM Tarakan (sebelum lahirnya Pertamina). Sekadar pengetahuan, Pitoyo Mangkusubroto adalah ayah dari Dr. Kuntoro Mangkusubroto yang mantan Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden B.J. Habibie, mantan Direktur Utama PLN, dan mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. 
Sekitar dua tahun bermukim di Kota Tarakan, Awang Faroek berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di SRN Tarakan pada tahun 1961. Sementara SMP (lulus tahun 1964) dia rampungkan di kampung halamannya Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur.
Pengalaman bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat dan suku dalam perjalanan masa kanak-kanak menjadikan Awang Faroek memahami betul bagaimana harus menghadapi teman dan kawan dari suku-suku lain. Dia tumbuh menjadi pribadi yang egaliter dan mampu memahami bagaimana sebuah kesempatan dan peluang harus diberikan seluas-luasnya kepada siapa pun.  
Berkat pengalamannya di masa kecil itu, Awang Faroek jadi tidak sependapat bila dikatakan orang Dayak itu kerap diberi stigma negatif sebagai komunitas masyarakat terbelakang dan bodoh. “Saya yakin, kalau diberikan kesempatan yang sama, mereka juga bisa maju. Terbukti, kini banyak orang Dayak yang pintar dan mereka mampu mengisi pos-pos penting di berbagai bidang,” ujar Awang Faroek. Sekadar contoh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang asli putra Suku Dayak. Keduanya memperoleh kekuasaan politik dan mendapat legitimasi kuat dari rakyatnya, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokratis pemilihan kepala daerah secara langsung.
Menurut Awang Faroek, pada zaman dia masih kanak-kanak dulu saat bermukim di Barongtongkok, orang-orang Dayak memang belum diberikan atau memperoleh kesempatan. Hal yang sama juga terjadi pada suku-suku lainnya, termasuk Suku Kutai. “Tapi memang agak berbeda dibandingkan dengan di wilayah Kutai. Sebab, dulu Kutai itu merupakan pemerintahan kerajaan dan di kerajaan ada sesepuh keraton. Nah, mereka inilah yang memiliki pemikiran atau wawasan yang luas. Sehingga, banyak orang Kutai yang dikirim sekolah. Mereka itulah yang kini banyak mengisi jabatan di pemerintahan di wilayah Kalimatan Timur,” terang Awang Faroek.
Bukanlah suatu proses yang tiba-tiba bila nasib warga Suku Dayak di Kalimantan Timur kurang beruntung sampai kini. Hal ini tidak terlepas dari pandangan minor terhadap mereka yang sudah sejak lama menancap di berbagai kalangan. Simak saja pendapat Van J. Vert sebagaimana dikutip van Linden (1854), Mill Rokaert (1987), dan dikutip kembali oleh Stephanus Djuweng (1996), bahwa “Orang Dayak adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk dikuasai ketimbang menjadi penguasa”. Sungguh, inilah penilaian negatif yang amat merendahkan harkat dan martabat Suku Dayak. Linden dan Vert, kata Rokaert, adalah antropolog kolonial Belanda yang dianggap membuat penilaian sangat negatif dan tidak benar. Kendati begitu, anehnya orang-orang Dayak dan non-Dayak justru percaya saja kepada penilaian semacam itu. Dan memang, realitas menunjukkan selama ratusan tahun lamanya, suku-suku Dayak di Kalimantan menjadi pihak yang marjinal dan mereka lebih banyak dikuasai daripara menjadi penguasa, sekalipun atas dirinya sendiri.
Menurut pandangan Stephanus Djuweng (1996), tidak hanya dalam diskursus ilmiah dan dokumentasi sejarah dan politik saja dapat ditemukan sejumlah pola penundukan terhadap Suku Dayak, pun praktik-praktik pelecehan, gaya eksploitasi, dan perilaku diskriminatif terhadap mereka. Juga dalam pelajaran agama, pendidikan formal, ucapan pejabat, dan publikasi media massa. Ironisnya, sebagian besar orang Dayak, tidak saja membenarkan, bahkan sampai termakan (terinternalisasi) oleh deskripsi-deskripsi negatif atas diri mereka.
Dayak, sebenarnya, adalah nama kolektif untuk merangkum ratusan kelompok etno-linguistik di Kalimantan (Borneo). Kelompok-kelompok ini kerapkali pula disebut sub-sub Suku Dayak. Terdapat banyak variasi antara sub-suku satu dan sub-suku yang lainnya. Dengan demikian tidaklah tepat untuk melakukan generalisasi dan uniformitas. Kendati begitu terdapat persamaan-persamaan unsur budaya yang fundamental sehingga memungkinkan kita memberikan gambaran umum yang dapat diterima oleh publik.
Selama ini terdapat suatu litani yang nyaris tiada berujung tentang orang Dayak. Litani itu, kata Stephanus Djuweng (1996), sebagian memuji, namun sebagian besar justru melecehkan Suku Dayak. David Jenkins dan Guy Sacerdoty yang menulis artikel di Far Eastern Economic Review (1978) semata-mata contoh, menggambarkan orang Dayak sebagai the legendary wild man of Borneo (manusia liar Borneo yang legendaris). Sementara Jan Ave dan Victor King (1985) melukiskan orang Dayak sebagai the people of the weaving forest (orang dari hutan yang meratap). Bahkan, ada pula yang menggambarkan mereka sebagai the headhunters of Borneo (pemburu kepala dari Borneo).
Pada masa sebelum merdeka, Dayak merupakan kata ejekan yang sangat memilukan hati. Ketika seseorang menyimpang dari norma-norma yang umum –norma Islam dan norma Kolonial Belanda— disebut “Dayak”. Ikan dan belacan busuk di toko-toko disebut Dayak. Pokoknya, Dayak itu berarti kotor, kafir, tidak tahu aturan, buas, liar, gila, terbelakang, dan tidak berbudaya. Dayak adalah orang liar Borneo yang berekor. Nah, yang satu ini boleh jadi ada benarnya, karena lelaki Dayak –konon berekor di depan, tentu saja— bukan di belakang (Djuweng, 1996).
Kebijakan pendidikan di zaman Kolonial Belanda yang dikontrol pusat-pusat kekuasaan feodal (kesultanan) nyaris menutup kesempatan bagi orang Dayak untuk mengenyam pendidikan. Bila orang Dayak ingin bersekolah lebih dari kelas tiga Sekolah Rakyat (kini Sekolah Dasar), maka mereka harus masuk Islam, meninggalkan identitas budaya, agama, sosial dan politik. Jika satu-dua di antara mereka memasuki dinas kepegawaian kolonial, untuk promosi jabatan, mereka harus melepaskan identitas ke-Dayak-an mereka.
Litani bernada minor demikian tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pandangan salah dan negatif tentang manusia Dayak yang tertancap massif selama ratusan tahun pada masa kolonial itu diperkuat pula oleh pusat-pusat kekuasaan feodal yang telah tertanam kukuh. Dan, bekas racun itu masih ada pengaruhnya sampai sekarang.
Kini, dalam diskursus pembangunan dan modernisasi, masyarakat Dayak lebih dikenal sebagai peladang berpindah, suku terasing, perambah hutan, orang tidak berbudaya, suku pengembara, orang terbelakang, dan sejumlah predikat negatif lainnya (Djuweng, 1996). Sebab itu, mereka cuma dimukimkan. Pola pertanian mereka harus diubah. Budaya mereka mesti dihilangkan. Maka, perampasan tanah-tanah Dayak atas nama Republik dan Pembangunan Nasional, atas nama modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, dianggap legal. Begitu pun eksploitasi hak-hak intelektual masyarakat adat (indigenous people) oleh para intelektual modern kita, justru dianggap sebagai hal yang wajar. Mereka cukup senang ketika ada penelitian ilmiah tentang mereka. Hal ini dikatakan seorang bergelar profesor-doktor dalam sebuah seminar internasional di Jakarta beberapa tahun silam. Begitulah, orang kecil dan lemah selalu berkorban, dan yang kuat yang menikmatinya.
Pendek kata, kualitas sumber daya manusia (SDM) orang Dayak masih dipandang sebelah mata. Padahal, di mata Awang Faroek, pandangan minor terhadap orang Dayak tidak terlepas dari faktor kesempatan dan perlakuan yang diskriminatif yang selama ini mereka terima. Selama ini, wilayah Kalimantan hanya dilihat potensi sumber daya alamnya nyaris tanpa diimbangi upaya membangun sumber daya manusianya.

B. Duka yang Mengguncang Ekonomi
Selepas dari SMP, Awang Faroek belum berkeinginan merantau ke kota yang lebih besar. Dia tetap ingin berada di kampung halamannya, Tenggarong, untuk melanjutkan pendidikan SMA. Dengan penuh kedisiplinan yang diajarkan ayahanda Awang Ishak, di sela-sela kesibukan sekolah, Awang Faroek memanfaatkan waktunya tidak semata-mata untuk menggeluti bangku sekolah. Dia juga berusaha menyalurkan hobi bermain musik. Bahkan, bersama kawan-kawannya, dia sempat membentuk kelompok band.
“Dulu, saya punya grup band, Gesnaria namanya. Personilnya lima orang, seingat saya antara lain Ir. Fahnoerdin, Ir. Samidin, Mahmud dan saya sendiri,” Awang Faroek mengenang masa remajanya di Tenggarong. Ayahanda Awang Ishak sangat mendukung keberadaan grup band. Itulah sebabnya, meski kini Awang Faroek sudah berada di puncak karir politik sebagai Gubernur Kalimantan Timur, dia tetap meluangkan waktu buat bernyanyi dan bermain musik untuk penyegaran. Pada waktu-waktu tertentu dia tidak menampik bila ada warga masyarakat yang meminta dirinya naik ke panggung menyumbangkan satu atau dua lagu. Apalagi, suaranya tidak kalah dibandingkan suara penyanyi profesional.
Dari hobi musik pula, Awang Faroek bertemu perempuan pujaan hati E. Amelia Suharni yang kini telah menjadi isteri dan memberinya tiga anak. Selain hobi bernyanyi, puteri kelima H.E.M. Djakaria Mas Truno Djojo (pensiunan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur) ini juga tidak mau kalah. Perempuan pujaan hati ini pun sempat memiliki grup band yang diberi nama Payi, kependekan dari Pemuda Ahmad Yani.
“Dulu, isteri saya kebetulan pula penyanyi dan ia punya grup band Payi (Pemuda Ahmad Yani). Selain itu ia juga aktif di kepanduan Pramuka. Jadi, kami memiliki banyak kesamaan. Kebetulan, di luar itu, kami pun masih ada hubungan keluarga serta sama-sama dari Tenggarong,” papar Awang Faroek menceritakan asal mula kisah asmara dengan sang isteri. Awang Faroek merajut tali kasih dengan Amelia Suharni yang waktu itu bersekolah SMA di Kota Samarinda. Jarak tidak menjadi kendala dalam rajutan kasih kedua sejoli muda ketika itu.
Tak sebatas kegiatan musik yang berbau glamor yang ditekuni Awang Faroek di masa remaja. Mulai di bangku SMA dia juga mulai belajar berorganisasi. Dia aktif di organisasi pelajar di Tenggarong. Bahkan, dia sempat memperoleh kepercayaan untuk memimpin Ikatan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri Tenggarong tahun 1963-1966. Masa itu, dalam waktu hampir bersamaan, dia sempat pula aktif di Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Kutai di Tenggarong. Bermula sebagai penggalang, penegak, sampai pembina sekitar tahun 1962-1966.
Selain itu, Awang Faroek tercatat pula sebagai Ketua DPC Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) di Kabupaten Kutai, 1963-1966. Dia juga sempat aktif di Kompi Pelajar Serbaguna (Kijasena), bahkan sampai dipercaya sebagai komandan batalyon. Darah pejuang dari Tenggarong yang mengalir dari ayahanda Awang Ishak rupanya tetap kental dalam diri Awang Faroek di usia remaja.   
Di tengah kesibukan dan kegembiraan menghabiskan masa remaja, datang kabar duka. Ayahanda Awang Ishak meninggal dunia pada usia 58 tahun pada tahun 1967. Padahal, Awang Faroek belum usai menamatkan SMA. Jelas, perekonomian keluarga sedikit terguncang. Tapi, Awang Faroek tak ingin larut dalam duka yang berkepanjangan. Berkat gemblengan disiplin hidup sederhana dan mandiri, Awang Faroek langsung memupuk jiwa kewirausahaan yang ada dalam dirinya untuk membantu ibunda Dayang Djohariah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika itu, Awang Faroek dan sudara-saudaranya sempat berjualan kacang di pinggiran jalan di Kota Tenggarong. Sebagaimana petuah Rasulullah Muhammad saw, bahwa Allah SWT membuka delapan dari sepuluh pintu rezeqi melalui perniagaan atau perdagangan.
“Pada tahun 1965-an saya sudah mulai berjualan kacang dengan merek Awangko. Saya dan almarhumah kakak saya Dayang Sabariah bertugas mendorong kereta jualan kacang tersebut,” kenang Awang Faroek. Bahkan, dia tidak merasa malu melakoni pekerjaannya, walau dia masih keturunan bangsawan Kutai yang sangat dihormati masyarakat setempat.
“Saat ayah memasuki masa pensiun pada tahun 1965-1966, saya masih duduk di bangku SMA di Tenggarong. Ayah mendidik kami saat itu dengan disiplin sangat tinggi, hidup sederhana dan mandiri, dan kami juga diajari oleh beliau agar tidak boleh malu dalam berusaha yang halal,” Awang Faroek menambahkan.
Biasanya, demikian cerita Awang Faroek lebih lanjut, kegiatan berjualan itu dilakukan sepulang sekolah. Dari sore hingga malam hari. Dia melakoninya tanpa beban, penuh kegembiraan ala remaja sebayanya. Terkadang, ada teman sekolah yang meledek, lantaran Awang Faroek berjualan di pinggir jalan. Tapi, Awang Faroek menganggap angin lalu saja. Prinsipnya, menurut dia, toh pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain. Terlebih lagi, ayahanda memang mendidik anak-anaknya dengan pola disiplin yang tinggi, hidup sederhana dan mandiri serta tidak boleh malu sepanjang berada di jalan yang halal.
Di masa-masa 1950-an sampai 1960-an, keluarga besar Awang Ishak sempat memiliki kios khusus untuk berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti gula, minyak, makanan kecil dan rokok. “Kios tersebut letaknya di dekat bioskop Tenggarong,” kata Awang Faroek sembari mengingat-ingat bahwa suatu ketika jualannya laku dan memperoleh keuntungan lumayan. “Setelah melaporkan keuntungan kepada ayah, biasanya saya diberi persenan oleh beliau. Misalkan kalau untung Rp750, maka saya dikasih persen Rp50. Wah, nilai uang waktu itu sangat besar dan bukan main senangnya saya,” kenang Awang Faroek.

C. Merantau ke Malang, Jawa Timur
Usai menamatkan sekolah di SMA Tenggarong pada tahun 1967, pemuda yang taat beribadah ini memberanikan diri merantau ke Tanah Jawa. Pilihannya jatuh ke Kota Apel, Malang, Jawa Timur. Tanpa kesulitan yang berarti, Awang Faroek diterima di Jurusan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIS IKIP) Negeri Malang. Di sana dia menumpang tinggal di rumah seorang pamannya bernama Awang Khairul –salah seorang adik kandung ayahanda Awang Ishak.
Menurut Awang Faroek, semula dia memilih masuk kuliah di Kampus IKIP Malang karena mengikuti arahan Awang Faisjal, kakak kandung sekaligus lelaki tertua dalam keluarga besarnya. Alasan Awang Faisjal waktu itu, karena saudara-saudaranya yang lain sudah banyak yang memilih masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), maka Awang Faroek diarahkan saja agar masuk ke IKIP. Harapannya, tentu, agar kelak Awang Faroek bisa mengembangkan karirnya di dunia pendidikan, sesuai bidang studi yang dipilihnya.
“Begini, kami semua bersaudara ini mengikuti jejak ayahanda. Ayah saya kan pamong. Saya semula memang ingin jadi guru saja, sesuai dengan arahan kakak saya Awang Faisjal. Makanya, saya memilih masuk kuliah di IKIP Malang. Tapi, eh, belakangan akhirnya saya juga jadi pamong. Barangkali selain faktor keturunan, ini juga panggilan jiwa,” cerita Awang Faroek sambil tersenyum.
Di Kota “Apel” Malang yang berhawa sejuk tersebut kebetulan rumah sang paman Awang Khairul berada tak jauh dari Kampus IKIP. Berjarak sekitar satu kilometer. Jadi setiap pergi-pulang ke Kampus IKIP, Awang Faroek cukup senang melakoninya dengan berjalan kaki.
“Saya kuliah di IKIP Malang saat itu hanya mengandalkan kiriman wesel dari ibu di Kaltim. Di Malang, sepeda pun saya tidak punya. Saya biasa berjalan kaki dari rumah paman ke Kampus yang berjarak sekitar satu kilometer,” kenang Awang Faroek sambil menambahkan, “Saya masih ingat, di masa itu, uang seratus perak sudah bisa buat makan dan minum. Jadi, lidah saya ini lidah Jawa. Saya juga bisa berbahasa Jawa dengan baik, nggak gampang dikibulin dengan bahasa Jawa.”

D. Mengenal Organisasi Nasionalis
Selama menjalani kuliah di Kampus IKIP Malang, Awang Faroek tak mau tinggal diam sekadar belajar text book dari ruang kelas yang satu ke ruang kelas berikutnya. Jiwa keorganisasiannya yang telah tampak semasa SMA terus diasahnya selama melakoni kehidupan Kampus IKIP Malang. Di sela-sela aktivitas studi yang padat, dia menyempatkan diri berkegiatan sebagai Ketua Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Malang, periode 1968-1973. Pada waktu itu, organisasi mahasiswa yang cukup populer di Tanah Air dan menjadi wadah aktivis mahasiswa berkiprah adalah GMNI dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). “Karena dasarnya jiwa saya ini nasionalis, maka saya pilih bergabung dengan GMNI,” demikian alasan pengagum Soekarno ini saat dia memilih bergabung di GMNI. Sejak itulah, kata Awang Faroek, “Saya sudah kenal yang namanya Pak Taufik Kiemas (utusan GMNI dari Palembang), Theo Leo Sambuaga, dan lain-lain, khususnya sejak berlangsung Kongres GMNI di Salatiga, Jawa Tengah. Kongres itu kemudian memilih Soerjadi (Ketua Umum) dan Theo Leo Sambuaga (Sekretaris Jenderal),” papar Awang Faroek.
Tahun 1969-1972, Awang Faroek dipercaya sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Malang. Tidak cukup hanya aktif di organisasi kemahasiswaan, Awang Faroek juga berusaha menceburkan diri ke dalam organisasi politik. Di awal tahun 1970-an itu, tepatnya tahun 1971-1973,  dia pun aktif sebagai anggota Golongan Karya (Golkar) Kotamadya Malang. Sebelum lulus IKIP, dia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan IKIP Malang. Pada tahun 1973 Awang Faroek berhasil menyelesaikan studinya di IKIP Malang dan berhak menyandang gelar sarjana kependidikan.
Dia kemudian memilih pulang kampung ke Tenggarong. Langkahnya mantap, dia ingin melamar perempuan pujaan hatinya E. Amelia Suharni yang telah dipacarinya sejak masih duduk di bangku SMA. Pendar-pendar cintanya yang dirajut antarkota Tenggarong-Samarinda terus berlanjut antara Malang dan Tenggarong tetap menggelora. Melewati masa pacaran yang tidak mudah di zaman belum populer dunia teleon seluler. “Dulu kan belum ada telepon, kami hanya main surat-suratan. Berbeda dengan anak muda sekarang yang bisa pacaran lewat SMS,” ujar Awang Faroek mengisahkan masa pacaran dengan perempuan pujaan hati Amelia Suharni yang sempat kuliah di Bandung, Jawa Barat, itu.
Tahun 1974, keduanya bersepakat untuk membangun mahligai rumah tangga di usia yang relatif muda (Awang Faroek berusia 26 tahun dan Amelia Suharni berumur 25 tahun).
Dari buah perkawinan keduanya kemudian lahir tiga orang anak kesayangan, masing-masing Awang Ferdian Hidayat (lahir tahun 1975), Dayang Dona Walfaries Tania (lahir tahun 1976) dan si bungsu Awang Fauzan (lahir tahun 1985). Anak pertama dan anak kedua telah menikah, masing-masing dengan Rima Hartani dan Toni Saparisa. Ikatan kekeluargaan antara orang tua, anak, menantu dan cucu-cucunya senantiasa terjalin dengan baik. Suami-isteri itu pun selalu akur dan dihormati oleh ketiga anak-anak dan menantu mereka.
Bagi Awang Faroek, keharmonisan keluarga turut mempengaruhi etos kerja dan perjalanan karirnya selama ini. Sebab itu, baginya, makna keluarga tidak dapat dipisahkan dengan makna kesuksesan yang telah dirintis dan diraih sepanjang perjalanan hidupnya. Keluarga tidak ubahnya motivator bagi perkembangan karir Awang Faroek sampai saat ini.
Awang Faroek berhasil melewati masa-masa krusial di usia menjelang balig sampai remaja dan anak muda (sekitar 8-24 tahun) penuh dengan tanggung jawab. Dia mengisi hari-harinya untuk senantiasa menerapkan pondasi kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab yang telah ditanamkan ayahanda Awang Ishak dan ibunda Dayang Djohariah di masa kanak-kanak (0-8 tahun). Dia pun merasa mantap tatkala memasuki rumah tangga di saat usianya melewati seperempat abad.
Kini di usianya delapan windu (64 tahun), Awang Faroek mengakui seolah memperoleh energi baru dan kenikmatan tiada tara dalam konteks keutuhan sebuah kehidupan keluarga. Kenikmatan yang merefleksikan konstruksi dan jiwa sebuah rumah tangga yang utuh yang terdiri dari anak, menantu dan cucu. Berbicara soal cucunya, Awang Faroek menggeleng-gelengkan kepalanya penuh khidmat seakan menggambarkan nikmatnya menjadi seorang kakek. “Waduh, nikmatnya ternyata luar biasa mempunyai cucu. Kenikmatan yang tiada tara,” ujar Awang Faroek suatu waktu dengan penuh antusias. Diakuinya, selepas urusan dinas dan segudang kegiatan lainnya, tidak ada yang dia nikmati selain bercengkerama dengan cucu pertamanya Fionalita Aifa Savitri. Kehadiran cucu pertama itu –kemudian disusul lahir cucu kedua Awang Farel Muhammad dan cucu ketiga Dayang Cyntia Pratistadewi—laksana obat penawar letih dan lelah di tengah rutinitas sang kakek yang tiada kenal waktu itu.