Rantai Pidana

Wednesday, 14 November 2012

Pembinaan Jasa Pengamanan Oleh Polri


Rame-rame pembicaraan di media mengenai pengelolaan jasa pengamanan yang diawali pernyataan dari Indonesia Police Watch (IPW), menggelitik saya untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai tugas dan peranan Polri dalam melakukan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti jasa pengamanan ini. Berikut ulasan saya:
Hakikat ancaman merupakan kerawanan yang dapat terjadi pada segenap aspek kehidupan masyarakat baik yang masih berupa potensi gangguan, ambang gangguan, hingga adanya gangguan nyata. Gangguan nyata dapat berbentuk tindakan individu atau kelompok yang dapat menghambat dinamika kegiatan dan mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Irama ancaman bersifat fluktuatif dan dapat terjadi pada waktu, tempat, bentuk, maupun jenis yang berbeda. Sebagai contoh seperti ancaman teror, kerusuhan di fasilitas publik, demonstrasi di kantor pemerintahan, dan sebagainya.
Dengan keterbatasan jumlah aparat kepolisian dalam menanggulangi berbagai gangguan kamtibmas, maka upaya penangkalan (pre-emptif) dan pencegahan (preventif) gangguan kamtibmas dilakukan dengan pemberdayaan program perpolisian masyarakat dan pengamanan swakarsa (salah satunya yaitu jasa pengamanan). Jasa pengamanan ini pada dasarnya tidak terlepas dari konsepsi pembinaan keamanan dan ketertiban yang memiliki korelasi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong agar lebih peduli untuk memelihara kamtibmas dilingkungannya.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dilandasi oleh UUD 45 sebagai landasan yuridis dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa  tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam tataran operasional, UU no. 2 tahun 2002 tentang Polri menjelaskan bahwa dalam rangka mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu berbagai pihak salah satunya adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dilanjutkan pada pasal 14 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Seiring dengan perkembangan dinamika tuntutan masyarakat akan pemenuhan rasa keamanan, maka berjamurlah berbagai perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa keamanan. Perwujudan pengamanan swakarsa yang terorganisir secara profesional seperti satuan pengamanan (satpam) dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Perusahaan ini bergerak di bidang industri pengamanan yang meliputi jasa-jasa konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan keamanan, pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan, serta penyediaan satwa untuk pengamanan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, satpam merupakan pengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang artinya berwenang melakukan tindakan kepolisian sebagai tindakan pencegahan dalam lingkup kapasitas yang dimilikinya. Tugas ini menjadikan satpam memiliki peranan yang penting dalam pemeliharaan kamtibmas dan penanggulangan gangguan kamtibmas dilingkungan kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, BUJP sebagai pengelola satpam yang terorganisir dan profesional, wajib menjamin standar kompetensi dan kualitas satpam yang dinaunginya agar memiliki kinerja yang baik, dengan mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah.
Kepatuhan BUJP dalam melaksanakan aturan-aturan dalam Perkap dan penerapan sistem manajemen pengamanan itu akan sangat berpengaruh terhadap performa jasa pengamanan yang baik, yang dapat menjamin pemeliharaan kamtibmas dilingkungannya. Oleh karenanya pemenuhan persyaratan dan peraturan yang telah digariskan terhadap BUJP, akan dilakukan asesmen dan audit oleh Polri. Materi yang diaudit sebagaimana tercantum dalam Perkap No 24 Tahun 2010 pasal 11, meliputi berbagai kelengkapan dan entitas BUJP, kesiapan operasional, serta sistem pengawasan yang dilakukan.
Apabila hasil audit menyatakan suatu BUJP layak untuk menyelenggarakan jasa pengamanan maka akan diterbitkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan surat izin operasional yang diterbitkan oleh Polda setempat. Dengan berbekal surat izin operasional pemegang surat berarti telah mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi. Dengan adanya penilaian yang ketat dan obyektif serta pengawasan yang berjenjang, diharapkan BUJP dapat memelihara personel satpamnya agar senantiasa memiliki kinerja yang baik, berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga mampu menghadirkan keamanan dan kenyamanan ditempat ia bertugas.
(Ditulis oleh wahyu nugroho, lulusan Akpol tahun 2003, melalui blognya masway.wordpress.com)

No comments:

Post a Comment