Thursday, 4 October 2012

DISKRESI KEPOLISIAN



A. PENDAHULUAN

Misteri siapa pembunuh mayat yang ditemukan di kebun tebu Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang, Jawa Timur, pada 29 September 2007 lalu, sedikit terkuak. Jasad itu semula diduga dari orang bernama Asrori. Namun, pada 27 Agustus 2008 lalu terungkap dari pengakuan Feri Idham Henyansah alias Ryan bahwa pembunuh Asrori adalah Ryan dan mayat Asrori sesungguhnya bukanlah yang ditemukan di kebun tebu. Jasad Asrori dikubur di belakang rumah orang tua Ryan di Jatiwates, Jombang. Asrori merupakan salah satu korban pembunuh berdarah dingin Ryan yang sejauh ini mengaku telah membunuh 11 orang.

Tapi, pada Oktober 2007, polisi telah terburu menangkap dan menetapkan Devid Eko Priyanto (17) dan Imam Hambali alias Kemat (26) sebagai tersangka pembunuh Asrori. Bahkan, Mei 2008, Pengadilan Negeri Jombang sudah menjatuhkan vonis 17 tahun penjara buat Kemat dan 12 tahun penjara bagi Devid. Dan, ketika vonis itu jatuh, keduanya telah menghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jombang.

Kasus salah tangkap yang kemudian berujung pada vonis hukuman penjara sebagaimana dialami oleh Devid dan Kemat bukanlah satu-satu kasus yang terjadi dalam upaya penegakan hukum oleh polisi. Tanpa bermaksud membela korp polisi yang dinilai gegabah dalam melaksanakan tugas penegakan hukum (baca: menangkap tersangka pelaku kejahatan), kasus salah tangkap adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam keseharian kerja atau pelaksanaan tugas polisi. Hal ini tak terlepas dari profesionalisme dan kewenangan diskresi kepolisian yang demikian luas.

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab, tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik dan standar moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.

Mengenai profesionalisme, ketika menyampaikan makalah berjudul “Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri” dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI) beberapa waktu lalu, Prof. Mardjono Reksodiputro SH MA menyatakan bahwa:
“Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, aims and qualities) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, seorang anggota Polri adalah otonom, netral dan independen. Dalam kaitannya tentang kedudukan organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan eksekutif, profesionalisme Polri akan berarti dicegahnya campur tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas pokoknya secara profesional sesuai pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.”

Berkaitan dengan profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu profesi dalam melakukan pekerjaannya. Tentang diskresi suatu profesi, ahli ilmu kepolisian Donald J. Black dalam Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (2005: 251-252) menjelaskan:
“… ketika diterapkan pada jabatan publik, diskresi berarti kekuasaan dari hak yang dianugerahkan hukum padanya untuk bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu, berdasarkan pertimbangan mereka sendiri dan empati terhadap orang lain.”
Hampir semua jenis organisasi (tak terkecuali kepolisian) meningkatkan kekuasaan diskretifnya berdasarkan jabatan dan penegakan hukum memberikan kekuasaan itu di semua tingkat. Polisi yang memiliki jabatan rendah secara rutin menggunakan sejumlah besar diskresi dalam rangkaian tugas normal mereka. Polisi lalu-lintas dapat memilih untuk memberikan surat tilang kepada warga yang berkendara melebihi batas kecepatan, menahannya, memberi peringatan, atau bahkan mengabaikan situasi secara keseluruhan. Dengan cara yang sama, petugas patroli dapat melakukan beberapa rangkaian tindakan ketika menanggapi perkara perselisihan keluarga.

Sebenarnya semua panggilan dan tindakan rutin dapat dilakukan dalam berbagai cara –bergantung pada diskresi seorang petugas. Pada tingkat lebih tinggi dalam organisasi kepolisian, sejumlah petugas secara rutin menggunakan diskresi administrasi. Berdasarkan literatur administrasi publik, diskresi administrasi telah menjadi sinonim dari aktivitas politik dari pejabat yang ditunjuk, dan diskresi administrasi oleh manajer kepolisian benar-benar dapat disejajarkan dengan diskresi yang dilakukan oleh pejabat publik. Kebijakan umum dari diskresi terletak pada keyakinan bahwa seorang pejabat di suatu lokasi memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan bagaimana upaya keluar dari sebuah situasi tertentu. Profesionalisme dalam disiplin apa pun pada umumnya diukur atas dasar otonomi yang dimiliki anggotanya untuk melakukan tugas tertentu dan diskresi yang diberikan kepadanya untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan sesuai dengan batasan hukum atau peraturan yang berlaku. Penggunaan diskresi yang otonom harus dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik dan disiplin profesi.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah ketidak-tertiban masyarakat, pelanggaran hukum dan perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Irsan (2001), tindakan diskresi dapat dibedakan: pertama, tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; kedua, tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan/pimpinannya.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya merupakan diskresi yang bersifat individual. Sekadar contoh, untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu-lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu-lintas berwarna merah.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan di antara mereka.

B. LANDASAN HUKUM DAN MAKNA FILOSOFIS

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi:
“(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids beginsel), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (plichtmassiges ermessen). Substansi pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan kendati sebenarnya dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Sebab itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan pula dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban umumnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada awal tahun 1985 kita hanya mengenal istilah Kode Etik Polri. Kode Etik Polri ini ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan “Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengamalannya” --yang biasa diucapkan atau diikrarkan sesaat menjelang akhir suatu masa pendidikan. Kemudian, dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 1997 di mana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/05/III/2001, serta Kep. Kapolri No. Pol: KEP/04/III/2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Polri.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 28 Tahun 1997 disempurnakan dengan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di sini terdapat beberapa perubahan terhadap Kode Etik Profesi Polri. Bab V pasal 31 sampai dengan pasal 35 UU Nomor 2/2002 mengatur secara khusus mengenai pembinaan profesi Polri. Salah satu upaya pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2/2002 menyebutkan: “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi ...”

Selanjutnya etika profesi ini diwujudkan dalam apa yang disebut sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh pasal 34 dan 35 UU Nomor 2/2002 :
 “Pasal 34: (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 35: (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.”

Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat pasal 34 dan 35 UU Nomor 2/2002 kemudian diwujudkan melalui Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini menjadi pedoman perilaku dan moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalah-gunaan wewenang. Kode etik profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang bersifat normatif praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi .

Etika Profesi Kepolisian memuat tiga substansi etika, masing-masing: pertama, Etika pengabdian, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian ini dalam Kode Etik Profesi Kepolisian dijabarkan dalam pasal 1 sampai dengan 7. Kedua, Etika Kelembagaan, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir-batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan dijabarkan pada pasal 8 sampai dengan 12 Kode Etik Profesi Kepolisian. Dan ketiga, Etika Kenegaraan, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada pasal 13 sampai dengan 16 Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian dalam wujud Keputusan Kapolri Nomor: KEP/01/VII/ 2003 yang baru itu lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi sebelumnya (Kep Kapolri Nomor: Kep/04/III/2001 dan Kep/05/III/2001). Sebab, pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru masing-masing bentuk etika --Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan-- perilaku-perilaku yang etis dan yang tidak etis diatur secara lebih rinci. Dengan begitu, ada batasan jelas yang dibakukan, selain itu juga diatur pula bentuk sanksinya dan cara penegakannya.

Apakah karena sejumlah batasan (aturan) yang wajib ditaati dan sanksi yang harus ditanggung, lantas polisi kehilangan kebebasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari? Justru di sini lah terletak sebuah kebebasan dalam diri setiap anggota polisi. Karena, menurut filsuf Immanuel Kant, adanya peraturan dan pembatasan itu hanya masuk akal bila ada kebebasan. Jika tidak ada kebebasan maka tidak perlu aturan yang wajib ditaati atau perintah yang wajib dilaksanakan. Kewajiban mengandaikan kebebasan, hanya orang yang bebas saja yang bisa dituntut kewajiban dan tanggung jawab.

Bahwa insting manusia lemah dan terbuka dan dalam banyak situasi tidak bisa membimbing manusia secara benar. Maka akal budi manusia yang punya pengertian yang akan memberikan pengertian dan memahami adanya alternatif-alternatif lainnya yang bebas untuk dipilih. Kalau tidak ada alternatif, maka tidak ada gunanya ada larangan: kalau memang tidak ada jalan belok ke kanan, umpama, maka tidak ada gunanya tanda “dilarang belok ke kanan” Kebebasan berarti kita sendiri dapat menentukan apa yang harus kita perbuat. Jadi kebebasan bukanlah masalah bebas dari segala macam ikatan dan peraturan tapi bagaimana kita bisa menentukan sendiri apa yang akan kita perbuat.

Hanya karena kita mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri itulah maka kebebasan itu kita hargai. Di sini, dengan berbekal kewenangan Diskresi Kepolisian, seorang anggota polisi sendirilah yang menentukan apa yang mau diperbuat dan yang tidak diperbuat tatkala menjalankan tugas dinas sehari-hari atau menghadapi suatu situasi yang tiba-tiba muncul di masyarakat. Dalam proses pidana, menurut pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, seorang polisi berwenang untuk: a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang menjadi masalah kemudian, “Apa dasar seorang polisi melaksanakan perbuatan atau tindakan yang dirumuskan oleh pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 itu?” Bisa terjadi pertimbangan yang rasional atau yang tidak rasional, bahkan yang sama sekali melawan kemanusiaan atau tidak bermoral. Sebuah tindakan baru bisa menjadi tindakan moral kalau memenuhi unsur-unsur: Tahu, Mau (ada kebebasan) dan Sadar. Kalau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka itu bukan tindakan moral atau nilai moralnya berkurang.

Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 memformulasikan bagaimana ketiga unsur tadi harus dimiliki oleh seorang polisi dalam menggunakan diskresinya pada proses penyelesaian kasus pidana. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh seorang polisi mesti memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. Menghormati hak asasi manusia.

Kelima syarat itu jelas menuntut setiap polisi untuk memiliki pengetahuan (tahu), kemauan (mau), dan kesadaran (sadar) guna melanjutkan sebuah proses penyelesaian kasus pidana. Dari sini boleh dikatakan tindakannya akan menjadi suatu tindakan moral. Tahu yang biasanya diungkapkan dengan maksud dan tujuan tertentu dari perbuatan itu dan juga pengetahuan akan apa yang dibuatnya (intensi). Misalnya ketika melarang seseorang memasuki tempat kejadian perkara, tentunya sudah berbekal pengetahuan yang cukup bahwa bila ada seseorang masuk akan merusak atau mempengaruhi barang bukti yang ada sehingga dapat menyinggung kepentingan yang lebih luas. Kemudian kesadaran dan kemauan. Ini menyangkut faktor internal manusia di mana orang memang menghendaki adanya tindakan itu. Semua itu bisa baik atau buruk, tergantung dari kehendak (motivasi) dan tujuan si polisi. Ada kebebasan bahwa si polisi mempunyai kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang lain.
Menurut filsuf Immanuel Kant, hanya ada satu kenyataan yang baik tanpa batas, yakni yang baik dalam dirinya sendiri ialah kehendak baik itu sendiri. Kehendak baik itu adalah baik jika mau memenuhi kewajibannya. Kehendak baik adalah kehendak yang mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya, murni demi kewajiban itu sendiri, lepas dari apakah hal itu menguntungkan diri sendiri atau tidak. Baru kalau kita mau melakukan sesuatu bukan karena menguntungkan atau karena merasakan sesuatu dorongan di dalam hati, melainkan demi untuk memenuhi apa yang wajib, maka kehendak baik itu betul-betul baik.

Kehendak yang wajib dilakukan ialah kehendak yang bila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (maxime) dapat diuniversalisasikan, yakni berlaku untuk siapa saja dalam konteks itu (dijadikan hukum umum) dan bukan hanya berlaku untuk diri sendiri. Inilah yang disebut imperatif kategoris (perintah dan keharusan tanpa syarat). Bila suatu kehendak bisa diperlakukan secara universal maka kehendak itu baik dan harus dilakukan sedangkan bila tidak bisa diuniversalkan maka kehendak itu bukanlah sesuatu yang baik. Berkait dengan tugas polisi dalam proses pidana, seorang polisi dinilai bertindak moral saat menangkap tersangka pelaku kejahatan berangkat dari kehendak yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan, misalnya, jika si tersangka tidak ditangkap akan membahayakan keselamatan orang lain. Khalayak umum tentu bisa menerima kehendak yang berangkat atas dasar pertimbangan semacam ini.

Kehendak baik akan lebih baik lagi bila dibingkai dalam kebebasan rohani. Sebab, kebebasan rohani merupakan kemampuan kita sendiri untuk berpikir dan menghendaki sesuai dengan rencana kita sendiri. Kebebasan rohani bersumber pada akal budi manusia.

Lantaran akal budi manusia itu melampaui segala macam halangan fisik, dalam roh kita bebas mengembara, maka kebebasan rohani ini tidak terbatas. Hanya saja kebebasan rohani dapat dipengaruhi secara tidak langsung, dikacau dan ditiadakan dengan mis-information atau informasi disaring secara sistematis. Kita bisa dimanipulasi dengan berbagai cara: tekanan fisik dan psikis, lama diisolasi, dan sebagainya. Dengan demikian orang bisa kehilangan orientasi. Tekanan fisik dan psikis lama-kelamaan bisa membuat manusia tak berdaya sehingga kebebasan rohaninya pun bisa hilang.

Manusia tidak dicetak begitu saja oleh dunia luar (rangsangan dari luar) tapi manusia bisa memilah-milah untuk berbuat atau tidak berbuat seturut pertimbangan diri sendiri. Di sini lah diskresi kepolisian menemukan makna filosofisnya. Sebagaimana dikemukakan Black di awal tulisan ini bahwa diskresi berarti kekuasaan dari hak yang dianugerahkan hukum padanya untuk bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu, berdasarkan pertimbangan mereka sendiri dan empati terhadap orang lain.

Dalam diskresi kepolisian terkandung kebebasan eksistensial. Dan, kebebasan eksistensial kita baru disadari kalau ada orang atau institusi lain yang membatasi kebebasan itu karena pada dasarnya manusia itu bebas. We are born to be free. Sebab itu, yang menjadi pembicaraan bukanlah kebebasan itu sendiri namun pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh orang atau institusi lain. Muncul kemudian kebebasan sosial yang bermakna kebebasan yang diberikan oleh orang/institusi lain. Ini bisa berwujud “pembolehan” atau “pelarangan”. Dalam wujud diskresi kepolisian yang kemudian diikat oleh kode etik kepolisian. Di sini lah terdapat apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh seorang polisi.

Pada konteks pembatasan kebebasan oleh orang atau institusi lain, baru dianggap sah bila memperhatikan hak setiap manusia atas kebebasan yang sama. Kebebasan saya tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Makanya: Kebebasan kita tidak boleh sampai mengurangi kebebasan orang lain. Saya bersama orang lain menjadi anggota masyarakat. Saya menjadi demikian berkat bantuan dan dukungan masyarakat. Maka masyarakat berhak untuk membatasi kebebasan saya demi kepentingan umum (bonum comune). The golden rule: Buatlah apa yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu dan jangan berbuat apa yang tidak kamu ingini orang lain berbuat bagimu.

Masyarakat berhak untuk membatasi kebebasan kita sejauh itu perlu untuk menjamin hak-hak semua anggota masyarakat dan demi kepentingan dan kemajuan masyarakat sebagai keseluruhan, menurut batas wewenang masing-masing. Pembatasan itu tidak boleh melebihi apa yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Sebab itu, pembatasan itu harus dipertanggung-jawabkan sedemikian rupa sehingga orang melihat keperluannya dan bukan sewenang-wenang.

Pembatasan diskresi kepolisian lewat formulasi kode etik kepolisian (serangkaian rumusan peraturan) tidak terlepas dari upaya menjamin hak-hak warga masyarakat demi kepentingan dan kemajuan masyarakat sebagai keseluruhan. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan paksaan jasmani, paksaan psikis, dan paksaan dengan larangan/undang-undang. Bukan saatnya lagi kita dibatasi dengan paksaan jasmani dan paksaan psikis. Cara dengan paksaan jasmani effektif baik bagi manusia maupun bagi binatang. Dengan cara paksaan jasmani berarti menyamakan manusia dengan binatang, karena orang tidak menghargai kebebasan manusia. Sedangkan cara paksaan dengan larangan/undang-undang hanya effektif bagi manusia. Perintah dan larangan dapat berakibat positif dan negatif. Dan larangan dan perintah ini masih tetap membuat fisik dan psikis seseorang bebas. Sehingga, ketika seorang polisi berkehendak baik menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya, di kemudian hari dia harus mampu mempertanggung-jawabkan di hadapan masyarakat (boleh saja diwakili oleh Komisi Kepolisian). Sebab, sebagaimana rumusan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2/2002 Tentang Kepolisian RI, keanggotaan Komisi Kepolisian berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Dan, menurut pasal 38 ayat (2), Komisi ini mengemban tugas memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

C. BENANG MERAH

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik beberapa benang merah. Pertama, dengan diskresi kepolisian, seorang polisi tidak bekerja dengan prinsip komando. Seorang anggota polisi sendirilah yang menentukan apa yang mau diperbuat dan yang tidak diperbuat tatkala menjalankan tugas dinas sehari-hari. Berbeda dengan seorang prajurit yang harus bekerja setelah atasannya memberi perintah.

Dengan norma diskresi kepolisian, pada prinsipnya, seorang polisi boleh mengambil keputusan untuk menembak atau menangkap tersangka pelaku kejahatan, tanpa perlu menunggu perintah atasan atau komandan. Setelah tindakan itu diambil, dia harus mempertanggungjawabkan keputusan mengapa perlu menembak. Pun sebaliknya, seorang polisi dapat saja memutuskan untuk tidak menembak atau menangkap seorang tersangka pelaku kejahatan, sehingga tersangka memperoleh kesempatan membunuh orang. Si polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan keputusan mengapa tidak menembak atau menahan.

Kedua, diskresi kepolisian diperlukan bagi penegakan hukum, karena setiap kasus memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Seorang polisi mungkin saja menilai suatu situasi secara berbeda dibandingkan penilaian polisi lainnya. Di sini, seorang polisi memiliki kebebasan dalam berkehendak untuk memutuskan bertindak ataukah tidak bertindak dalam menghadapi suatu situasi. Bila kehendak baik yang berada di balik keputusannya maka si polisi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian bermanfaat sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wenangan.

Ketiga, agar tidak sewenang-wenang atau merugikan orang lain, penggunaan diskresi kepolisian diberi batasan-batasan dan peraturan. Dapat berupa kode etik profesi, rumusan larangan dan perintah, atau mekanisme lain yang senada. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dan mempermudah mekanisme pertanggung-jawaban bilamana seorang polisi menggunakan kewenangan diskresi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga merugikan orang lain.

Dan keempat, dengan penggunaan diskresi kepolisian yang dilatari kehendak baik, kebebasan sosial dan penuh tanggung jawab akan mengurangi kasus salah tangkap, salah tembak, salah menahan, dan kesalahan administrasi penegakan hukum lainnya oleh seorang polisi. ***

-------------------
Artikel ini ditulis oleh Komisaris Besar Polisi Suyono.