Rantai Pidana

Monday, 24 September 2012

Bisnis Pengamanan



oleh budi nugroho

Genderang perang terhadap preman di Jakarta sudah ditabuh oleh Gubernur Sutiyoso pada 16 April 2001 lalu. Agaknya, preman sudah menjadi musuh bagi warga kota hingga penguasa kota setingkat gubernur. Preman sudah sedemikian meresahkan.
Berdasarkan catatan Pemerintah DKI Jakarta, jumlah preman kini mencapai 3.000 orang. Mereka beroperasi di 87 titik rawan di lima wilayah Jakarta. Rinciannya, 16 titik rawan di Jakarta Pusat, 12 di Jakarta Utara, 15 di Jakarta Barat, 13 di Jakarta Timur, dan 31 di Jakarta Selatan.

Keberadaan preman sudah cukup mengkhawatirkan dan menciptakan ketakutan pada diri setiap warga Jakarta terhadap aksi kejahatan (fear of crime). Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang sudah dan tengah berusaha memerangi preman, pernyataan perang terhadap preman sebenarnya telah dimulaioleh warga sekitar Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akibat rasa sangat muak melihat ulah preman yang semena-mena memeras. Dalam perang tersebut pun jatuh korbanjiwa pada kedua pihak.

Namun, sejumlah fakta lain menunjukkan bahwa preman juga dimanfaatkan oleh penguasa kota yang sudah kewalahan menertibkan kawasan bisnis dan umum. Walikota Jakarta Selatan, umpamanya, minta bantuan jasa preman ketika menertibkan sejumlah pengasong di kawasan perempatan CSW. Demikian pula dalam upaya menjaga ketertiban di kawasan bisnis Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan para pedagang di kawasan ini tidak lagi merasa diperas oleh parapreman yang sudah rutin memungut iuran.

Pemerasan oleh preman telah tampil sebagai sebentuk kejahatan yang sempurna. Artinya, sebuah kejahatan yang meninggalkan korban yang tidak lagi merasa sebagai korban kriminal.

Bila demikian, maka pertanyaannya, benarkah penguasa kota semacam Sutiyoso serius berperang melawan preman? Sejauh mana preman telah melahirkan fear of crime bagi warga kota? Bagaimana pula mestinya sikap warga terhadap preman yang sudah tampil sebagai salah satu pilar penguasa kota?

Potensi
Dunia preman dan premanisme di Jakarta setidaknya tampil dalam dua wajah. Pertama, sebagai pelindung bagi kalangan tertentu yang membutuhkannya. Misalnya pelindung bagi orang-orang berduit, pelindung aktivitas perjudian, dan pelindung tempat-tempat hiburan. Pendek kata, preman berwajah centeng. Mereka sudah pasti memperoleh imbalan dari pihak yang mendapat perlindungannya.

Kedua, sebagai pemeras yang berbekal kekuatan fisik dan/atau psikis. Preman jenis ini menekan atau memeras siapa saja yang secara fisik atau psikis sangat mungkin ditekan, mulai dari pedagang kaki lima di tempat terlarang, ibu-ibu rumah tangga sampai sopir-sopir angkot yang ngetem di tempat terlarang. Dari wajah ini bisa tampil nama preman terminal, preman perempatan, preman pasar dan sebagainya.

Kemunculan dua wajah preman ini terjadi tentu saja setelah melalui pergulatan panjang. Pada preman wajah kedua, preman-preman jalanan masa lalu –dan barangkali masih berlaku sampai sekarang—dimanfaatkan oleh penguasa kota untuk mengeruk keuntungan, menyingkirkan kelompok masyarakat tertentu, dan demi kepentingan-kepentingan pribadi/kelompok lainnya. sedangkan preman wajah pertama, semasa Orde Baru mereka banyak diperankan oleh individu-individu ketentaraan dan kepolisian.

Saat itu, di luar jam dinas, mereka mencari nafkah menjadi manajer sekuriti sebuah pusat perbelanjaan atau tempat hiburan. Tidak sedikit dari mereka bahkan merekrut individu sipil guna dijadikan anak buah lalu disewakan atau dikontrakkan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Baru kemudian, pada Desember 1980, Kapolri (waktu itu) Jenderal Awaloedin Djamin menerbitkan aturan untuk menertibkan usaha individu ketentaraan dan kepolisian yang menekuni bisnis jasa ini. Sejalan dengan itu, Polri menerbitkan peraturan bagi lahirnya Satuan Pengamanan (Satpam), yakni Keputusan Kapolri No Skep/220/VI/1982 tentang Ketentuan Badan Usaha Bidang Keamanan dan No Skep/219/VI/-1982 tentang Penertiban Usaha Jasa Pengamanan. Kedua peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Keputusan Kapolri No Skep/1138/X/1999 tentang Juklap Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP).

Atas dasar peraturan-peraturan tadi, kemudian berkembang berbagai perusahaan jasa pengadaan pengamanan. Jenis-jenisnya meliputi perusahaan jasa konsultasi keamanan (security consultancy), jasa penerapan peralatan keamanan (security devices), jasa diklat keamanan (security training institute), jasa kawal angkut uang dan barang berharga (guard services), dan jasa bantuan penyelamatan (rescue services).

Hingga April 2001, perusahaan jasa pengamanan yang resmi versi Polri berjumlah 69 perusahaan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut ada di Jakarta, di wilayah kerja Polda Metro Jaya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah BUJPP yang terdapat di wilayah Jabotabek berjumlah 62. Sebagai perbandingan dengan wilayah lain, di Jawa Barat hanya terdapat 1 BUJPP, Jawa Timur (1), Bali (1), Sumatera Selatan (1), Kalimantan Tengah (1), dan DI Yogyakarta (1).

Satu hal menarik, selain sebagian besar BUJPP berada di Jakarta, data dari Polri ini relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dihimpun oleh Asosiasi Masyarakat Sekuriti Indonesia (AMSI). AMSI DKI, misalnya, mencatat ada 373 perusahaan jasa pengamanan yang menjadi anggotanya.

Anggaran perang
Adakah itu termasuk para preman yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang ketakutan terhadap munculnya kerusuhan yang acap meletus di Jakarta? Tidak mudah menjawabnya. Yang jelas Indonesia kini menjadi pasar yang sangat potensial bagi usaja layanan jasa pengamanan ini.

Beberapa perusahaan asing pun telah ikut meramaikan bisnis ini. Tercatat antara lain PT Group 4 Securitas Indonesia (cabang dari Group 4 yang lahir di Denmark pada 1901) dan PT Securicor Indonesia. Selain itu, tercatat sedikitnya 10 orang mantan jenderal –dari berbagai angkatan—nimbrung dalam bisnis ini.

Lalu, bagaimana kaitan perang terhadap preman dengan perkembangan bisnis ini? Group 4 Securitas, yang memiliki klien semacam Exxon Mobil Oil atau Caltex di Riau, tentu membutuhkan banyak tenaga pengamanan yang diturunkan ke lapangan. Demikian pula PT Securicor Indonesia yang mendapatkan proyek pengamanan perkebunan milik PT Astra International, tentu membutuhkan SDM yang kuat.

Perusahaan bisnis macam ini membutuhkan SDM yang berpendidikan minimal SLTA, berbadan sehat, dan bisa berbahasa Inggris. Tentu para preman Jakarta akan mampu mengisi formasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan jasa pengamanan ini. Jika tidak memenuhi kualifikasi tadi, Pemda DKI –lewat APBD—telah menganggarkan Rp24 miliar buat perang terhadap preman. Alangkah bagusnya bila dana itu tidak disunat oknum aparatur Pemda DKI dan digunakan untuk mendidik para preman agar sampai pada kualifikasi yang ditetapkan oleh para pengusaha jasa pengamanan. Bisakah? Wallahua’lam. ***
-----------------
Artikel ini pernah dimuat oleh Harian Warta Kota, 30 April 2001.     

No comments:

Post a Comment